Kisah Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo Dilaporkan Polisi, Polemik Perhitungan Kerugian Negara Rp271 Triliun
Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo, telah dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait dugaan kerugian negara dalam kasus timah yang mencapai Rp271 triliun.
Kasus korupsi yang melibatkan tata niaga timah kembali menarik perhatian publik. Kali ini, laporan dibuat terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo, di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Laporan tersebut mengacu pada perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp271 triliun, yang dijadikan sebagai dasar tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi, Harvey Moeis.
Kontroversi muncul seiring dengan pelaporan ini, terutama mengenai kemampuan Bambang Hero sebagai saksi ahli dalam menghitung kerugian negara. Sebagai seorang ahli di bidang lingkungan, relevansinya dalam menentukan nilai kerugian keuangan negara diragukan. Bahkan, metode penghitungan yang menggunakan citra satelit juga menjadi sorotan pelapor.
Dirangkum dari berbagai sumber, kasus ini tidak hanya berimplikasi pada proses hukum, tetapi juga berdampak pada ekonomi di Bangka Belitung. Banyak perusahaan tambang terpaksa ditutup, dan ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan mereka.
Latar Belakang Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
Kasus ini berawal dari dugaan adanya penyimpangan dalam tata niaga timah di Bangka Belitung pada periode 2015-2022. Harvey Moeis bersama beberapa pihak lainnya didakwa terlibat dalam skandal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp271 triliun. Kerugian yang sangat signifikan ini menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.
Penghitungan kerugian tersebut dilakukan oleh Bambang Hero Saharjo, seorang Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB), yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam bidang lingkungan. Dalam proses persidangan, hasil penghitungan ini dijadikan salah satu dasar tuntutan hukum terhadap para terdakwa. Namun, metode yang digunakan dalam penghitungan ini menimbulkan banyak perdebatan, termasuk kritik dari pihak-pihak yang terdakwa.
Vonis terhadap para terdakwa telah dijatuhkan, tetapi kontroversi mengenai metode penghitungan kerugian tetap berlanjut. Sejumlah elemen masyarakat serta pelaku tambang juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap nilai kerugian yang ditetapkan, yang dianggap tidak masuk akal dan merugikan banyak pihak.
Pelaporan Bambang Hero Saharjo ke Polisi
Pada bulan Januari 2025, Bambang Hero Saharjo dilaporkan kepada Polda Kepulauan Bangka Belitung oleh tim kuasa hukum dari pihak terdakwa. Laporan tersebut mengangkat isu mengenai metode penghitungan kerugian negara yang dianggap tidak valid dan tidak relevan.
Menurut kuasa hukum pelapor, Andi Kusuma, Bambang Hero tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara. Di samping itu, pelapor berpendapat bahwa perhitungan yang dilakukan berdampak negatif terhadap ekonomi lokal.
Penutupan tambang-tambang yang terpengaruh oleh kasus ini telah mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Pelapor juga meminta agar aparat penegak hukum menanggapi laporan ini dengan serius demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Metode Penghitungan yang Dipermasalahkan
Perhitungan kerugian yang mencapai Rp271 triliun dilakukan dengan menggunakan metode berbasis data citra satelit. Metode ini dianggap kurang tepat karena tidak melibatkan analisis lapangan yang lebih komprehensif. Selain itu, terdapat keraguan terkait keabsahan data yang digunakan, mengingat citra satelit tersebut bukan merupakan layanan berbayar.
Kritik lain yang muncul adalah kurangnya partisipasi ahli dari disiplin ilmu terkait, seperti ekonomi atau keuangan negara. Akibatnya, hasil perhitungan ini dianggap tidak cukup kredibel untuk dijadikan sebagai dasar dalam tuntutan hukum.
Dalam proses persidangan, Bambang Hero juga dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai rincian perhitungan kerugian tersebut. Keadaan ini semakin memperkuat pendapat bahwa perhitungan yang dilakukan tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.
Dampak Kasus pada Ekonomi Bangka Belitung
Kasus ini tidak hanya berpengaruh pada proses hukum, tetapi juga memicu dampak beruntun pada perekonomian Bangka Belitung. Banyak perusahaan tambang terpaksa ditutup karena dianggap terlibat dalam praktik ilegal, yang mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan mereka.
Sejumlah kelompok masyarakat setempat pun melakukan protes terhadap hasil perhitungan kerugian yang diumumkan. Mereka berpendapat bahwa nilai kerugian sebesar Rp271 triliun terlalu besar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam sebuah seminar yang berlangsung di Pangkalpinang, peserta bahkan menyatakan bahwa angka tersebut adalah "tidak masuk akal."
Apa yang menjadi dasar pelaporan Bambang Hero Saharjo ke polisi?
Dasar untuk melakukan pelaporan adalah adanya dugaan mengenai ketidakrelevanan dan ketidakvalidan dari metode yang digunakan oleh Bambang dalam menghitung kerugian negara.
Apa penyebab kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp271 triliun?
Kerugian yang ditimbulkan dapat dihitung berdasarkan dampak lingkungan serta kerugian ekonomi yang disebabkan oleh praktik perdagangan timah ilegal.
Apa saja kritik yang paling mendasar terhadap metode penghitungan kerugian ini?
Penggunaan citra satelit dalam penelitian sering kali dianggap kurang tepat. Hal ini disebabkan karena metode tersebut tidak melibatkan analisis lapangan atau keterlibatan ahli dari bidang yang relevan.
Apa pengaruh kasus ini terhadap masyarakat di Bangka Belitung?
Penutupan tambang yang berkaitan dengan kasus ini telah mengakibatkan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini berdampak besar pada perekonomian lokal, yang mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.
