Kontroversi Proposal Damai Prabowo ke Ukraina, Tuai Kritik Berujung Dipanggil Jokowi

Merdeka.com - Prabowo Subianto disorot. Bukan karena keputusannya maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Melainkan sikapnya yang berani mengajukan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia.

Dengan suara lantang, Prabowo meminta Ukraina mengakhiri perang dengan Rusia dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, di Singapura, pada Jumat, 2 Juni 2023. Prabowo bersuara sebagai Menteri Pertahanan Indonesia.

Namun, usulan Prabowo ditolak mentah-mentah. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut usulan tersebut sebagai proposal yang ‘aneh’.

Lihat juga berita tentang Prabowo Subianto di Liputan6.com

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini,” kata Reznikov seperti dikutip dari France24, 5 Juni 2023.

Jokowi Bereaksi

Sikap Prabowo lantas menuai kritikan. Kontroversi proposal perdamaian Prabowo untuk Ukraina sampai ke telinga Presiden Jokowi.

Kepala Negara langsung menjadwalkan pemanggilan terhadap Prabowo. Jokowi ingin meminta klarifikasi mantan rivalnya di Pilpres 2019 itu.

“Mungkin hari ini atau besok saja. Diundang," kata Jokowi, 6 Juni 2023.

Jokowi mengatakan, proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia bukan datang dari pemerintah Indonesia. Melainkan dibuat sendiri oleh Prabowo.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri," ucap Jokowi.

Merusak Citra Indonesia di Mata Dunia

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, proposal perdamaian Prabowo untuk Ukraina dan Rusia tidak sesuai dengan etika dalam menyelesaikan masalah perang.

"Substansi usulan itu, tidak sesuai dengan etika dalam menyelesaikan problem-problem ketika pertempuran di lapangan," kata TB Hasanuddin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).

Selain tak sesuai etika, menurut TB Hasanuddin, usulan Prabowo merusak citra Indonesia di luar negeri. Padahal image Indonesia di mata dunia selama ini terbilang cukup positif.

"Image-nya jadi kurang baik. Pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," ucapnya.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radityo Dharmaputra menilai, Prabowo telah mempertaruhkan reputasi Indonesia di mata dunia yang selama ini positif. Sebab, proposal tersebut seolah menempatkan Indonesia berpihak kepada Rusia.

“Apakah ini bisa berujung mempermalukan nama Indonesia, kemarin sudah sempat timbul beragam reaksi dari media-media di barat terutama dan dari tokoh politik dari negara barat dan Ukraina sendiri sudah mengatakan proposal Pak Prabowo aneh, menyerupai proposal Rusia dan tentu tidak bisa diterima,” ujar Radityo kepada wartawan Kamis (8/6).

“Dan ini reputasi Indonesia yang dipertaruhkan. Saya tidak akan mengatakan langsung dipermalukan, tapi dipertaruhkan di sini. Pak prabowo mungkin melakukan kesalahan, mempermalukan Indonesia dan nama dia sendiri di forum internasional,” ujarnya.

Radityo juga menilai proposal Prabowo berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat dan pemerintah Ukraina terhadap Indonesia. Dia mengingatkan hubungan antara Indonesia dengan Ukraina sebenarnya terbilang harmonis berkat kunjungan Presiden Joko Widodo tahun lalu.

Dari situ, Ukraina memandang Indonesia bisa memainkan peran dalam proses perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Namun, kondisi itu kini bisa terganggu akibat munculnya proposal perdamaian dari Prabowo yang ternyata tidak diketahui oleh Jokowi.

“Proposal yang terlalu terburu-buru diajukan kemarin, yang tidak berdasar, tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan situasi di lapangan tersebut justru mencederai kepercayaan rakyat Ukraina dan pemerintah Ukraina tentunya,” ujar Radityo.

Alasan Prabowo Ajukan Proposal Perdamaian

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengungkap alasan Prabowo Subianto menyodorkan proposal perdamaian Ukraina dan Rusia. Menurut Herindra, Prabowo hanya ingin mendamaikan kedua negara.

"Begini, intinya kita ingin konflik Rusia-Ukraina segera selesai, damai," kata Herindra usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut dia, masyarakat Indonesia ikut terkena dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Namun, Herindra enggan menjelaskan lebih lanjut terkait duduk perkara koordinasi Prabowo dengan Menlu Retno Marsudi atau Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masalah nanti apa proposal ada yang nerima atau tidak, biasa. Tapi perang yang sudah setahun lebih ini menyengsarakan manusia," jelasnya.

Herindra justru tidak mempersoalkan siapa pihak yang menolak atau menerima proposal tersebut selama pesan perdamaian tersampaikan.

"Kita tidak mau itu lama-lama. Kita maunya segera damai, karena perang menyengsarakan masyarakat," tutur dia, dilansir dari Antara.

Isi Proposal Prabowo

Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit. Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea. "Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea. Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik," tegasnya.