Luhut Pandjaitan akui pilih deputinya sedikit berbau KKN
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan membeberkan proses penunjukan kelima deputinya. Dari permintaan 'titipan' Presiden Joko Widodo hingga koneksi orang yang dikenalnya dalam jajaran TNI.
Pertama, Luhut menceritakan bagaimana dirinya memilih Yanuar Nugroho sebagai Deputi II bidang Pengelolaan Program Prioritas dipegang Yanuar Nugroho.
"Saya kenal Pak Yanuar ini dari presiden. Jadi presiden titip, bukan titip tapi bilang ke saya, Pak Luhut itu di sana ada yang hebat banget, namanya Yanuar," ujar Luhut di Auditorium III Sekretariat Negara, Kamis (2/4).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
-
Siapa yang Jokowi temui? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Siapa yang menemui Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
Usai Presiden bilang demikian, Luhut lalu mencari rekam jejak Yanuar Nugroho. Saat melihat CV-nya, Luhut sependapat dengan Presiden Jokowi atas sosok Yanuar yang capable.
"Saya cari Curriculum Vitae-nya, loh ini hebat banget. Saya lihat beliau sekolah dapat scholarship dan beliau orang Indonesia pertama dapat penghargaan di Inggris dalam bidang inovasi seperti ini. Dan dia minta mundur dari Manchester University dan itu ditolak karena dianggap dia sangat dibutuhkan di sana. Sehingga tiga minggu lalu dia masih meluluskan dua Phd di Manchester University. Jadi kalau mau dapat Phd minta sponsorship saja dari dia. Dan setelah saya bertemu, saya lihat wah paten juga ini orang," beber Luhut kepada awak media.
Kemudian, Luhut bertutur saat dia memilih Darmawan Prasodjo (Darmo) sebagai Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi. Dalam memilih Darmo, Luhut akui ada sedikit Nepotisme (KKN) sebab mengenal ayahnya.
"Memang ada KKN sedikit karena dulu ayahnya adalah instruktur saya di akademi militer. Pas saya ketemu dia, wah ini orang boleh juga. Saya lihat CV-nya paten juga," ujar Luhut.
Lalu, Luhut mengaku mengenal Purbaya Yudhi Sadewa yang ditempatkan pada Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, dari temannya.
"Saya tahu dari teman saya. Katanya orang hebat. Saya pingin tahu juga hebatnya seperti apa. Tapi pas saya ketemu dan diberi brief data-data kepada saya, itu sangat akurat. Dan kemudian saya tes lagi saat pertemuan saya dengan World Bank dan IMF, saya suka bawa dia," ujarnya.
Luhut mengaku Purbaya ini bagian dari timses Jokowi-JK pada Pilpres 2014 kemarin. Bahkan, Purbaya sempat memberikan briefing Jokowi dalam debat dan kampanye.
"Selama kampanye Pak Jokowi, dia yang membrief Pak Jokowi dan Pak Jokowi sangat puas dengan Pak Purbaya," ujar Luhut.
Purbaya pun, kata Luhut, yang juga menyusun posisi para deputi ini. "Sehingga pada saat penyusunan ini saya serahkan kepada beliau, dan termasuk nama Pak Andogo dan Pak Eko, dan beliau bilang Saya setuju Pak Luhut," ungkap Luhut.
Luhut menambahkan selama proses itu dirinya sering komunikasi dengan Presiden Jokowi. Jika Presiden Jokowi tidak sreg, maka Luhut membatalkan calonnya.
"Jadi mekanisme pengambilan keputusannya, saya lakukan seperti saat saya di militer. Saya lihat dulu semuanya walaupun Pak Presiden setuju, tapi kalau tidak pas saya akan lapor ke beliau. Tapi kebetulan apa yang dipikirkan beliau apa yang kami butuhkan itu cocok dan kita jalan," ujarnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jabatan Kasad saat ini kosong usai Jenderal Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto melantik penasihat khusus presiden di Istana Negara
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaJabatan KSAD saat ini kosong usai Jenderal Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaMeski menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan menjadi jenderal TNI berpengaruh, kedua jenderal ini belum pernah menduduki jabatan sebagai Kasad.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaTerdapat 7 tokoh nasional ditugaskan Prabowo Subianto untuk memberikan masukan kepada Presiden. Beberapa di antaranya adalah jenderal orang dekat Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan agar suara publik harus didengar. Akan tetapi, perihal penunjukan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya