MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Pagar Laut ke Kejagung, Begini Kata Kapuspenkum
Boyamin mengatakan, penerbitan sertifikat tersebut diduga palsu.
Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambangi Kejaksaan Agung pada Kamis (30/1). Kedatangannya untuk melaporkan dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) buntut pemagaran di laut utara Tangerang.
"Saya datang ke sini dalam rangka ada dua hal sebenarnya, satu memastikan apakah betul ada surat perintah penyelidikan. Kedua, memasukkan surat laporan resmi atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut Utara Tangerang," kata dia kepada wartawan, Kamis (30/1).
Boyamin mengatakan, penerbitan sertifikat tersebut diduga palsu, sehingga disinyalir telah melanggar Pasal 9 Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Terbitnya serifikat itu saya meyakininya palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023," ujar dia.
Dalam laporannya, Boyamin turut membawa dokumen, melampirkan nama saksi-saksi yang bersedia diperiksa. Boyamin juga memasukan nama Nusron Wahid yang dianggap sebagai saksi ahli kunci karena pernah membatalkan sejumlah sertifikat di lahan tersebut.
"Saya secara personal baru ketemu sekali dengan beliau. Jadi saya ajukan sebagai saksi pejabat. Karena memang ada keterangan beliau mendukung apa yang saya lakukan," ujar dia.
Respons Kejagung
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
"Tentu nanti akan dipelajari, ditelaah apa yang menjadi esensi dari laporan yang bersangkutan," kata dia kepada wartawan, Kamis (30/1).
"SOP yang ada di kita bahwa setiap laporan pengaduan itu tentu harus dikaji, ditelaah apakah memang ada terindikasi, ya dari kajian itu, tentu akan dilihat dari dalilnya, dilihat hukumnya," tambah dia.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga terus memantau perkembangan di lapangan. Terlebih, Kejagung masih menunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian KKP.
"Mengapa? Karena kita mengharapkan jika misalnya kementerian atau lembaga ini dalam pemeriksaan pendahuluannya menemukan ada peristiwa pidana di sana, tentu kita akan lihat peristiwa pidana seperti apa. Apakah ada peristiwa pidana terindikasi tidak pidana korupsi atau bukan," ucap dia.
Dia menegaskan, Kejaksaan Agung akan bergerak jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi seperti suap atau gratifikasi. Namun, jika terkait dengan kejahatan umum seperti pemalsuan, maka akan menjadi kewenangan lembaga lain.
"Nah di sini yang harus mengapa sehingga kami harus mendahulukan dulu terhadap kementerian atau lembaga yang menjadi leading sector," ujar dia.
"Jadi kalau misalnya kita dahulukan, katakanlah KKP, Kementerian Kelautan, melihat bagaimana posisi masalahnya, lalu misalnya menurut kementerian di sana ada ditemukan indikasi peristiwa pidana, nanti dilihat peristiwa pidananya apakah peristiwa pidananya itu lebih kepada street crime, kejahatan umum, atau special crime, kejahatan khusus misalnya. Nah kalau kejahatan khusus, nah itu kewenangan kita," dia menandaskan.
