Mantan Penyidik KPK Geram dengan Pengusutan Kasus E-KTP: Jangan Oposisi Pemerintah Terus yang Diperiksa
Mantan Penyidik KPK Praswad Nugroho menilai meskipun Paulus Tannos telah tertangkap, tidak bisa serta merta KPK hanya memeriksa dari kubu PDIP.

Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos akhirnya dapat tertangkap oleh otoritas Singapura. Paulus Tannos hanya tinggal menunggu waktu saja membuka kotak pandora dari kasus mega korupsi e-KTP.
Di balik dengan tertangkapnya Paulus, banyak sejumlah elite partai yang menduduki kursi di DPR RI sebelumnya memang pernah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. Sebut saja Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono.
Mantan Penyidik KPK Praswad Nugroho menilai meskipun Paulus Tannos telah tertangkap, tidak bisa serta merta KPK hanya memeriksa dari kubu PDIP yang saat ini oposisi pemerintahan.
"Tapi jangan oposisi-opsisi terus, semuanya dong, Golkar dan lain-lain semua. Kemarin kita ganas banget Hasto, Miryam (S Hariyani) juga dong dengan cara yang sama, keluarkan sprindik baru. Jangan yang ini ganas yang sebelah sana selow, kita antisipasi," ucap Praswad kepada merdeka.com, Kamis (30/1).
Kasus korupsi tersebut memang sempat memnggegerkan banyak pihak sebab banyak sekali anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat. Bahkan disebut-sebut menjadi jumlah ketiga terbanyak hingga akhirnya menjerat Setya Novanto.
Meskipun Puan hingga Ganjar memiliki rekam jejak pernah diperiksa KPK, Pras mengingatkan agar momentum ini tidak dijadikan bahan politik.
Menurut Pras, kotak Pandora dari Paulus patut dinantikan karena perusahaannya menjadi alah konsorsium yang paling banyak menerima uang proyek pengadaan e-KTP.
"Perlu diingat jangan sampai kasus ini jadi lagi-lagi bahan politik aja, nanti ujung-ujungnya yang dapet semuanya oposisi aja, yang diusut oposisi ini lagi, gerinda dan kawan-kawan yang sudah enggak opsisi aman. Itu yang buat kita muak, itu aja kekhawatirannya," tegasnya.
Hukum Tidak Baik-Baik Saja
Mantan penyidik KPK itu juga menambahkan penegakkan hukum di dalam negeri ini sedang tidak baik-baik saja karena hanya menjerat pihak tertentu saja.
"Kalau dulu, 10 tahun lalu semua (partai) merah enggak boleh disentuh, Hasto sama sekali enggak boleh diperiksa sama sekali. Sekarang sikat-sikat habis-habisan Hasto," kata Praswad.
"Jadi ini sebenernya preseden yang enggak baik bagi penegakan hukum, ini enggak bener. Indonesia lagi mengarah ke yang enggak benar penegakkan hukumnya," pungkas dia.