Menko PMK Apresiasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi
Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).
Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana Banyuwangi menangani kemiskinan? Salah satu upayanya tersebut adalah dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Bagaimana Banyuwangi mengurangi kemiskinan? Program yang sifatnya mengurangi beban pengeluaran, antara lain jaminan kesehatan masyarakat miskin hingga program Rantang Kasih berupa pemberian makanan bagi lansia miskin sebatang kara. Program lainnya ada yang sifatnya untuk meningkatkan pendapatan lewat pemberdayaan warga.
-
Gimana cara Kemenkeu bantu Jagoan Banyuwangi? 'Kami akan mengenalkan teman-teman Jagoan Banyuwangi dengan ekosistem keuangan yang lebih luas di antaranya Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LSP), serta instansi terkait seperti Bea Cukai, dan sebagainya,' terang Adi.
-
Apa strategi Pemkot Medan untuk menangani kemiskinan ekstrem? Adapun strategi yang dilakukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jelas Bobby Nasution, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan kepada anak penderita stunting sekaligus sosialisasi pencegahan stunting serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengentasan wilayah kumuh, pembangunan infrastruktur yang mempermudah aktivitas perekonomian dan lain sebagainya.
Menko PMK Apresiasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Banyuwangi, 7-8 Maret 2024. Menko mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” kata Menko, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4).
Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).
Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar. Insentif tersebut secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.
Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Menko berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujarnya.
Selain penanganan kemiskinan, di Banyuwangi Menko Muhajir juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi.
"Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan," terang Muhadjir.
Terkait bntuan pangan, menurut dia, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Menko berharap bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai Januari- Juni 2024.
