Organda protes aturan larangan angkot beroperasi di pusat kota Bogor

Merdeka.com - Rencana diberlakukannya kebijakan 'penghapusan' ribuan angkot di pusat kota Bogor melalui program re-routing (pengaturan ulang rute) Februari mendatang mulai menuai reaksi keras dari kalangan pengusaha dan sopir angkot yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Kekhawatiran terjadinya gesekan antar sopir karena adanya perubahan rute yang melarang 2.568 angkot masuk ke pusat kota (seputar Kebun Raya dan Istana Bogor) ditambah tak ada jaminan pendapatan sopir menjadi lebih baik.

Ketua DPC Organda Kota Bogor Muhammad Ischak AR mengaku selama ini tak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan, pembahasan hingga teknis pemberlakuan re-routing angkot ini.

"Seharusnya pemberlakuan kebijakan re-routing itu dilakukan secara bertahap. Mulai dari penyusunan trayek, landasan hukum, kenaikan tarif angkot akibat banyaknya perubahan trayek itu dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder. Ini pembahasannya saja belum, tahu-tahu sudah mau launching," kata Ischak saat mengadu ke DPRD di gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (26/01).

Pihaknya menyayangkan, sikap kurang kooperatifnya Pemkot Bogor yang tak pernah mau melibatkan Organda dalam membahas penataan transportasi ini. Baik soal badan hukum dalam menentukan trayek angkutan rerouting nanti. Dengan demikian ada kesepakatan antara pengusaha, sopir angkot dan pemerintah kota Bogor.

"Ini aja organda mau bicara dan memberi masukan ke dinas terkait tidak didengar dan tak ada jawaban, makanya kita hari ini menjadi ke dewan," tuturnya.

Jika rerouting tetap dilaksanakan pada bulan Februari nanti, Ischak mengkhawatirkan akan ada gesekan terkait perubahan trayek angkutan kota karena tidak ada jaminan jika trayek dirubah pemasukan sopir angkot atan sama atau bertambah.

"Makanya kita lihat aduan ini bagaimana, tapi kalau ini untuk kepentingan orang banyak kita setuju, hanya saja seharusnya jangan launching dulu setop dulu, Ini upaya organda agar tidak ada mogok massal, sopir angkot tujuannya usaha, kalau rugi siapa yang nanggung, karena tujuan usaha ingin untung, kalau rugi, apa pemkot mau nanggung pemasukan sopir angkutan kota dengan subsidi," tuturnya.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses rerouting angkot. Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai leading sector harus mampu berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam proses sosialisasi. Terlebih rerouting menyangkut keberadaan 3412 angkot yang ada di Kota Bogor.

Bila tidak, lanjut Usmar, dirinya khawatir program rerouting tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurutnya itu, belum bicara hal lain kaitan dengan angkot-angkot yang masuk dari wilayah lain.

"Maka paling penting adalah penguatan terhadap dasar regulasi. Sekarang harus digenjot. Ada dasar-dasar hukum yang harus dikuatkan di samping kesiapan sumber daya manusia lintas sektoral. Yaitu kaitan dengan ketegasan seperti soal parkir di badan jalan yang berdampak pada parkir liar dan sebagainya serta penetapan on/off street parking itu menjadi penting," tegasnya.

Bila hal itu tidak dilakukan, lanjut Usmar, maka kebijakan khusus soal tarif khusus parkir di kawasan rawan macet menjadi tidak efektif lagi. Begitu pun halnya regulasi lain yang berkaitan dengan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Usmar, saat ini terdapat sekitar 51 titik PKl. Usmar berprediksi, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin sulit, maka titik PKL akan bertambah.

"Disinilah diperlukannya sinergitas dan peran Dinas Perhubungan selaku leading sector yang harus bisa berkoordinasi baik dengan dinas-dinas lainnya. Maka selain diperlukannya kejelasan regulasi, dibutuhkan juga ketegasan dari aparat untuk menjalankan program tersebut," pungkasnya.