Pemkab Pamekasan belajar SAKIP dari Kabupaten Banyuwangi

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi untuk belajar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), beberapa waktu lalu.

SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi. Yaitu laporan anggaran, kinerja "output" program pembangunan, kinerja "outcome" program, dan kinerja sasaran.

Di mana sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menobatkan Banyuwangi sebagai kabupaten penyandang predikat terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se-Indonesia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asyharn mengatakan, di 2016 lalu SAKIP Pemkab Pamekasan memperoleh predikat B. Oleh karenanya, saat ini Pemkab Pamekasan tengah berusaha maksimal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerahnya dan berharap mampu meraih predikat yang lebih baik.

"Di Indonesia hanya Banyuwangi yang meraih predikat A, sebagai SAKIP terbaik dan tertinggi. Inilah yang membuat kami tertarik untuk belajar langsung ke Banyuwangi. Dengan belajar ke sini harapan kami SAKIP di Pamekasan bisa meraih predikat A tahun depan," ujar Asyhar.

Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bukan itu saja, Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

Kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik. Dua sistem tersebut, bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa.

Di waktu yang bersamaan, juga ada rombongan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berkunjung Banyuwangi. Dipimpin oleh Ketua Badan Penyusunan Peraturan Daerah, Sumarsono, kedatangan rombongan yang terdiri dari 14 orang tersebut untuk belajar perihal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras (Miras) di Banyuwangi.

Menurut Sumarsono, alasannya memilih Banyuwangi sebagai obyek belajar menyusun raperda ini karena Banyuwangi dianggap berhasil menjaga kondusifitas daerah, di tengah kemajemukan yang ada dalam masyarakatnya.

"Banyuwangi ini daerah yang majemuk. Di sini ada beragam agama dan suku, namun daerahnya tetap aman dan tidak pernah bergejolak. Termasuk dalam upaya penertiban peredaran Mirasnya. Kondisi ini sebenarnya hampir sama dengan Lampung Tengah, tapi kenapa di sana masih sering sekali terjadi gejolak. Ini yang ingin kami pelajari dari Banyuwangi. Saya bawa banyak rombongan saya untuk mengeksplor kemajuan di sini," kata dia. (mdk/ibs)