Penembakan WNI Nodai Hubungan Baik Indonesia-Malaysia, DPR Minta Diusut Tuntas & Transparan
Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat peristiwa itu.

Lima orang warga negara Indonesia (WNI) ditembak aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Selangor. Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat peristiwa itu.
Peristiwa itu dikecam. Meski pihak kepolisian Malaysia mengaku para WNI itu adalah pekerja migran ilegal.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono menyesalkan insiden itu dan meminta kasus penembakan WNI ini dibuka se-transparan mungkin.
"Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri," kata Dave dalam video yang diterima, Selasa (28/1).
Dia berharap Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian ikut menginvestigasi penyebab lima WNI ditembak.
Nodai Hubungan RI-Malaysia
Dave menambahkan, peristiwa itu sangat menodai hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
"Bila memang ada pelanggaran hukum di mana aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan. Sejauh mana situasinya dan eskalasi setinggi apa, sampai ada penembakan yang tewaskan satu orang WNI kita," ujar Dave.
Dave berpesan jangan sampai hubungan baik dua negara justru pada akhirnya membiarkan kasus ini menguap begitu saja tanpa ada proses hukum pada pihak yang bersalah.
"Tidak ada ditutupi dan jangan sampai jadi preseden yang buruk untuk menutupi kasus yang mengakibatkan orang meninggal," katanya menegaskan.
Pemerintah Malaysia Harus Transparan
Permintaan yang sama juga datang dari anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini. Dia berharap pemerintah Malaysia tidak menutupi kejadian yang sebenarnya.
"Saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi," kata Amelia.
Amelia harap insiden penembakan tak mengganggu hubungan Indonesia dan Malaysia. Dia juga mendorong Kementerian Luar Negeri dan KBRI Malaysia melakukan penyelidikan mendalam terhadap aksi APMM.
"Melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ujar Amelia.
Tindakan APMM ke WNI Berlebihan
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kejadian kemarin menambah daftar buruknya penanganan PMI di negara jiran tersebut.
“Kejadian ini termasuk salah satu tindakan terburuk," katanya.
PAN mengecam keras tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI.
“Walau diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai tegas,” Saleh.
Saleh menyatakan, PAN mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Dia mendorong, Pemerintah Indonesia untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia.
“Jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan,” minta Saleh.
Saleh mengaku, dirinya mendengar sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu.
“Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini,” harap Saleh.
Saleh memastikan, PAN melalui anggota DPR yang duduk di komisi dan posisi terkait dipastikan akan ikut mengawasi penanganan kasus ini. Tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia.
“Ini tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Apalagi, status kelembagaan intansi ini baru dinaikkan setingkat lebih tinggi pada periode sekarang. Tentu kewenangannya pun akan lebih besar,” imbuh Ketua Komisi VII DPR RI ini.
Saleh juga mendorong, KP2MI tetap berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Malaysia, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Dia meyakini jika dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas.
“Sembari menunggu penyelesaian kasus ini, pemerintah diminta untuk memperhatikan keluarga para korban. Keluarga mereka diharapkan segera ditemukan. Dengan begitu, informasi dan bantuan dapat diberikan secara langsung kepada mereka,” yakin dia.
Kronologi
Sebelumnya, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami insiden penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Dalam kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menjelaskan bahwa insiden ini terjadi pada Jumat, (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Peristiwa itu mengakibatkan lima WNI menjadi korban, di mana satu di antaranya dilaporkan meninggal.
Christina mengecam tindakan otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang menggunakan kekuatan berlebihan terhadap kelima PMI tersebut.
"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menyelidiki insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM jika terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," kata Wamen Christina dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Minggu (26/1).