Prabowo: BIN Tidak di Bawah Kementerian Pertahanan
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Tidak, (BIN) tidak di bawah ke Kemhan. (Kemhan) Diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai,” kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Prabowo ketika disinggung mengenai isu BIN berada di bawah Kementerian Pertahanan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Apa yang ditekankan Prabowo di sidang kabinet? Prabowo turut mengulas peringatan tegasnya kepada jajaran dalam sidang kabinet pertama beberapa waktu lalu, yang menekankan tekat kuat merealisasikan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah dan ibu hamil.
-
Apa jabatan Prabowo Subianto saat ini? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa jabatan Prabowo saat ini? Prabowo sendiri saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 RI dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
-
Bagaimana Prabowo menyusun kabinetnya? Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi,' imbuh dia.
Dia meluruskan bahwa Kementerian Pertahanan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan atau policy selanjutnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh.
Seperti dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (18/1) menyampaikan Kemhan harus bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Jokowi meminta Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen di berbagai lembaga dan institusi agar menjadi sebuah informasi yang satu serta solid untuk kepentingan pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat atau paling tidak mendekati benar.
"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi.
“Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. '(Misalnya) Ini hati hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali,” ucap Jokowi kala itu.
Selepas memberi arahan dalam pembukaan Rapim Kemhan 2023, Presiden Jokowi juga sempat meresmikan penamaan "Maung" untuk kendaraan taktis produksi dalam negeri di pelataran kompleks Kantor Kemhan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyampaikan terkait tantangan negeri ke depan, masalah geopolitik, geoekonomi dan geostrategis yang terus mengalami dinamika sangat krusial.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca SelengkapnyaGibran bersama seluruh calon menteri hanya mendengar arahan dari Prabowo.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan keberlanjutan lembaga KSP tergantung keputusan Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, urusan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.
Baca SelengkapnyaPresiden Terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai serta menteri di kantor Kemenhan.
Baca SelengkapnyaBiasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaApa yang membuat Kementerian Pertahanan RI begitu istimewa? Begini alasannya!
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca Selengkapnya