Prabowo Tanggapi Dua Demo Besar di Pemerintahannya: Apakah Demo Itu Murni atau Ada yang Bayar?

Mana kala ada tindakan abusive dalam pengamanan demo tersebut, kata Prabowo, maka dipersilakan untuk diinvestigasi.

Presiden Prabowo Subianto dimintai tanggapannya soal rentatan aksi demo yang terjadi di sepanjang pemerintahannya. Tak hanya itu, Prabowo juga ditanyai soal cara petugas di lapangan ketika menangani pendemo yang terlihat abusive.

Pertanyaan itu disampaikan oleh Pemred IDNTimes, Uni Lubis, saat Prabowo bertemu dengan tujuh Pemred di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (6/4).

Uni Lubis sempat menyinggung salah satu demo yang terjadi di 130 hari pemerintahan Prabowo. Salah satunya aksi demo 'Peringatan Darurat' sebagai upaya menggagalkan keputusan MK terkait UU Pilkada.

Prabowo menilai aksi demonstrasi adalah hal yang biasa. Apalagi dalam sebuah negara besar.

"Kita sudah sepakat, berdemokrasi, demo itu dijamin undang-undang dasar, hak berkumpul berserikat dan sebagainya, dan itu menurut saya biasa," kata Prabowo.

Mana kala ada tindakan abusive dalam pengamanan demo tersebut, kata Prabowo, maka dipersilakan untuk diinvestigasi.

"Kalau ada yang abusive, kita harus investigasi dan proses hukum," ujarnya.

Demo Bayaran

Namun, Prabowo juga sempat mempertanyakan pada Uni. Apakah semua demo yang terjadi itu benar-benar objektif atau justru ada yang membekingi.

"Tapi Mbak Uni harus tahu secara objektif dan jujur, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Ya kan?" katanya.

Prabowo kemudian mencontohkan demo yang dianggap tidak objektif. Seperti demo melawan efisiensi, demo yang menyebut dana pendidikan akan dikurangi.

"Jadi harus ojektif, kita bukan anak kecil, kita hormati hak demo, asal demonya damai tidak menyulut kerusuhan, kalau bakar ban, itu bukan damai," ujarnya.

"Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman, saya mantan petugas keamanan juga, kadang petugas dilempar plastik kencing, dilempar plastik isinya kotoran manusia."

Berkaca pada hal itulah, Prabowo menegaskan, dalam mengelola negara, waspada tentu sangat perlu. Sehingga bisa mengantisipasi kemungkinan ada kelompok-kelompok atau kekuatan asing yang ingin mengadu domba.

"Jadi saya mengajak kita berpikir jernih, demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusahan, ini melawan kepentingan nasional dan rakyat," katanya.