Golkar: Indonesia Gelap Alarm Waspada
Ketua DPP Partai Golkar, Nurul Arifin merespons soal aksi demo bertajuk Indonesia Gelap
Ketua DPP Partai Golkar, Nurul Arifin merespons soal aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.
Nurul menilai aksi demonstrasi itu bisa diartikan sebagai sebuah peringatan agar masyarakat dan pemerintah tidak kebablasan.
"Saya pikir ini bagus ya, untuk kemudian membuat alert waspada. Artinya kita betul-betul, oh ini yang diinginkan, jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini," ujar Nurul Arifin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).
"Jadi kita saling mendengarkan kemudian juga saling menghargai," sambungnya.
Meski demikian, Nurul mengimbau demonstran agar tertib dan tidak melakukan sikap anarkis. Sebab, hal itu hanya akan merugikan diri sendiri hingga stabilitas negara.
"Menurut saya demo itu ya wajar-wajar saja, kita juga jangan takut, jangan takut juga menyalurkan aspirasi tapi lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkis karena kalau sampai anarkis kan tidak hanya merusak segelintir tapi juga negara inilah. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi," pungkasnya.
Aksi Indonesia Gelap
Tagar "Indonesia Gelap" mendadak menjadi trending topik di berbagai platform media sosial sejak 16 Februari 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes besar-besaran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Slogan ini digaungkan untuk memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro-rakyat. Mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia turun ke jalan, menyuarakan keresahan dan tuntutan mereka akan perubahan yang signifikan.
Aksi demonstrasi yang dilakukan BEM SI dan koalisi masyarakat sipil ini dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Demonstrasi tersebut menuntut berbagai hal, mulai dari pendidikan gratis hingga revisi Undang-Undang Minerba.
