Satu Dekade Program JKN: Inovasi Menuju Layanan Jaminan Kesehatan yang Lebih Baik

Menginjak tahun ke-10 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus membuka kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejak kehadirannya di Januari 2014, Program JKN dinilai mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan di tahun kesepuluh dalam penyelenggaraannya, Program JKN dianggap sudah on the right track. Meski masih terdapat tantangan, namun BPJS Kesehatan tidak tinggal diam. Ada perbaikan yang secara terus menerus dilakukan untuk mengoptimalkan Program JKN.

Selain itu, memasuki satu dekade Program JKN, BPJS Kesehatan kini tengah berupaya melakukan transformasi mutu layanan demi menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan memperkenalkan berbagai inovasi, salah satunya adalah kemudahan bagi peserta untuk berobat hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Berbagai upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, harapannya dengan berbagai inovasi yang dihadirkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan berdampak terhadap meningkatnya kepuasan peserta terhadap program JKN," jelas Ghufron.

Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat ditentukan kondisi demografi di suatu daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang dihadirkan kepada masyarakat sangat berdampak terhadap pembiayaan dan kondisi ekonomi negara.

Ia menyebut, salah satu yang memberikan dampak besar terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan adalah dijaminnya pembiayaan pada penyakit tidak menular. Menurutnya, penyakit tidak menular memiliki tantangan tersendiri dalam sistem pelayanan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ronald Yusuf mengatakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu alternatif dalam menguatkan Dana Jaminan Sosial (DJS). Dirinya sepakat bahwa apabila negara hanya berfokus di sisi kuratif, maka kondisi keuangan negara akan menjadi tidak sehat.

"Kalau kita hanya fokus kepada kuratif, maka negara akan terus mengeluarkan biaya. Untuk itu, kita perlu adanya penguatan promotif dan preventif untuk menjaga masyarakat hidup sehat. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk membayarkan iuran kepesertaan warganya," tutup Ronald.