Antusiasme Pejabat Kesehatan Vietnam atas Paparan BPJS Kesehatan
Prestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.
Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.
Antusiasme Pejabat Kesehatan Vietnam atas Paparan BPJS Kesehatan
Program JKN Dilirik Negara-negara Lain
Prestasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara untuk mempelajari dan mengadaptasi pengelolaan program serupa.
Negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Afrika Selatan, dan bahkan Inggris tertarik untuk lebih mendalami mekanisme yang digunakan dalam Program JKN.
Tidak itu saja, prestasi BPJS Kesehatan dalam pengelolaan JKN juga menjadi sorotan pada kegiatan Joint Learning Network (JLN) yang berkolaborasi dengan World Bank Digital Health team, Bill and Melinda Gates Foundation, Gates Ventures, Johns Hopkins University Digital Health Exemplars, McKinsey Health Institute, eHealth Labs Ethiopia, dan the Indian Institute of Health Management Research.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, kembali diminta untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan implementasi Program JKN pada workshop yang kali ini bertema 'Financing for Primary Health Care in Vietnam: Challenges and Ways Forward' di Vietnam, Selasa (21/11).
Dalam forum ini, Ghufron menjelaskan tentang capaian dan tantangan yang dihadapi Program JKN dan bagaimana pembiayaan pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Indonesia.
Ghufron mengatakan per 1 November 2023 Program JKN berhasil mencakup lebih dari 265,8 juta jiwa atau lebih dari 95 persen penduduk Indonesia.
Namun dalam mencapai cakupan sebesar itu tidaklah mudah, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, sampai saat ini BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama erat dengan 23.502 FKTP, yang terdiri dari dokter praktik perorangan, klinik, dan puskesmas yang tersebar luas di berbagai wilayah.
Di antara jumlah tersebut, terdapat 5.563 FKTP dengan fasilitas rawat inap, serta 17.939 FKTP yang fokus pada fasilitas rawat jalan.
"Kami terus berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata di negara kepulauan sebesar Indonesia ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi,"
ujar Ghufron.
merdeka.com
Ghufron menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan di FKTP juga sangat beragam, mulai dari layanan promotif, preventif, non-spesialistik seperti rawat jalan maupun rawat inap, hingga layanan laboratorium dasar dan radiologi. FKTP memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan akses layanan kesehatan yang merata.
"Salah satu strategi utama yang diusung adalah pendekatan keluarga. Melalui pendekatan ini, FKTP berupaya mengintegrasikan berbagai program untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,"
terang Ghufron.
Dirinya juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang menjadi kunci keberhasilan Program JKN. BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk menjalin kerja sama yang solid dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan.
"Dalam menghadapi tantangan geografis yang kompleks, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk memberikan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi semua warga Indonesia. Upaya ini terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas Ghufron.
Ini menjadi cerminan kuat akan kebutuhan yang tinggi untuk akses terhadap layanan kesehatan yang memadai di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
"Bahkan pada tahun 2023 ini total anggaran kesehatan nasional sebesar 85,5 triliun rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah. Besarnya biaya tersebut diantaranya digunakan untuk perawatan kesehatan primer dalam rangka pemenuhan obat-obatan esensial dan bahan medis sekali pakai, serta untuk peningkatan infrastruktur," ungkap Ghufron.
Selain itu, antusiasme dari para pejabat kesehatan di Vietnam ini sangat tinggi pada kegiatan ini. Bagaimana tidak, out of pocket BPJS Kesehatan bisa turun sekitar 25 persen.
Di Vietnam sendiri hampir tidak banyak yang berubah, dan BPJS Kesehatan bisa mengendalikan dari defisit menjadi tidak defisit.
"Sekarang ini BPJS Kesehatan sudah tidak defisit dan tanpa hutang ke fasilitas kesehatan. Bahkan, saat ini BPJS Kesehatan meningkatkan tarif kapitasi ke FKTP dan memberikan insentif kepada penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan," tambah Ghufron.
Ghufron juga menegaskan tidak hanya berfokus pada kuantitas layanan yang disediakan, tetapi BPJS Kesehatan juga fokus pada kualitas layanan yang diberikan kepada peserta JKN. Hasil survei pada tahun 2022 menunjukkan tingkat kepuasan peserta JKN mencapai angka 89 persen.
Meski begitu, ditegaskan bahwa upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas BPJS Kesehatan.
Berbagai kemudahan terus diberikan kepada peserta JKN melalui beberapa inovasi, seperti diantaranya adalah i-Care JKN.
Inovasi ini memungkinkan peserta untuk mengakses riwayat medis mereka dalam 12 bulan terakhir, sehingga memudahkan dokter dan tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih tepat kepada peserta JKN.
"Lalu kami juga berikan kemudahan bagi peserta JKN melalui Telekonsultasi kepada dokter. Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta JKN dapat langsung menghubungi dokter di FKTP tempat peserta tersebut terdaftar. Dengan begitu peserta JKN tidak perlu jauh-jauh datang ke FKTP bila ingin menanyakan beberapa keluhan penyakit,"
papar Ghufron.
merdeka.com
