TB Hasanuddin: 70 Persen Alutsista TNI Sudah Tua, Perlu Modernisasi

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendukung penuh modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) guna penguatan sistem pertahanan negara.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk modernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua," kata TB Hasanuddin, dikutip dari Antara, Sabtu (29/5).

Selain nyaris tua, seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia banyak dari hibah negara lain. Modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

Kendati demikian, ia mengakui anggaran yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista tergolong besar. Apalagi, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan sektor lain juga memerlukan anggaran untuk penanganan.

Dalam meremajakan alutsista, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga 1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan dan DPR.

Hasanuddin berharap, Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden dinilai akan mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memerhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam hal ini TNI," katanya.

Pada kesempatan itu, ia membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun untuk modernisasi alutsista. Sebab, hal itu baru rencana yang disampaikan kementerian terkait.

"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, rencana itu masih dikaji dan tentu disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk skema yang akan dilakukan seperti apa dan masih dibahas di Kementerian Keuangan.

"Jadi, kerugian negara bagaimana? Anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," katanya.

Sementara itu menyoal skema pinjaman luar negeri untuk mendukung rencana pengadaan ini, Pengamat Militer Khairul Fahmi berpendapat, hal itu sah-sah saja dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Dia menjelaskan, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sejatinya berada pada kisaran 11,4 persen.

"Apalagi jika angka Rp15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7 persen setiap tahunnya," jelas Fahmi.

Artinya, kata dia, jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari PDB per tahun.

"Asumsinya, sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri," sambung Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) .

Fahmi berharap, dilema dalam sistem pertahanan Indonesia bisa terjawab dan pembangunan kesejahteraan juga terus berjalan.