Usai Pelantikan Presiden Prabowo, Said Abdullah: DPR Akan Terus Mengawasi
Presiden Prabowo menurut Said perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif.
Presiden RI ke delapan Prabowo Subianto yang baru saja dilantik hari ini, Minggu (20/10/2024) dalam pidatonya menyampaikan tentang pentingnya ketahanan pangan, ketahanan energi, kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Hal itu menunjukkan bahwa poin-poin tersebut akan jadi fokus Prabowo selama lima tahun ke depan.
Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan dirinya sepakat dengan Prabowo mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kemiskinan dan kesenjangan sosial.
"Menurut hemat kami kalau 10 tahun terakhir kita sadari bersama bahwa untuk ketahanan pangan, produk pertanian, impor kita dibandingkan ekspor defisit 37 miliar US Dolar atau Rp 569,8 triliun. Migas lebih dalam lagi yakni atau 278,5 miliar US Dollar atau Rp4.288 triliun," kata Said Abdullah.
Said menyebut agar visi Prabowo mengentaskan persoalan ini, DPR akan terus mengawasi sehingga yang dicita-citakan Prabowo dapat terwujud.
"Beliau janjikan dalam 5 tahun kita bisa swasembada pangan kami optimis dan DPR akan terus mengawasi," ucap Said.
Kemarin, Sabtu (19/10/2024) sebelum Prabowo dilantik, Said menyampaikan tawaran beberapa agenda strategis pada Pemerintahan Prabowo.
Pertama menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan. Said melihat selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.
Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen, selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen. Apalagi Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.
Presiden Prabowo menurut Said perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.
Kedua menurut ketua Badan Anggaran DPR 2019-2024 itu, Presiden Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan. Sebab sejak mandatory anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas Angkatan kerja Indonesia sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah.
Akibatnya Indonesia tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country.
Kemudian terakhir selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan Impor Pangan dan Energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara. Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp. 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp. 569,8 triliun.
Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp. 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp. 4.288,9 triliun.
"Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," kata Said menambahkan.
