Better experience in portrait mode.
Menteri ESDM Dituduh Kader PDIP di DPR

Menteri ESDM Dituduh Kader PDIP di DPR

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapat teguran dari anggota DPR dalam rapat setelah menyebut Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai kader PDIP.

Dengan penuh emosional, Bahlil lantang menyampaikan penjelasan terkait dugaan penyelewengan terkait pencabutan dan pemulihan izin usaha pertambangan (IUP).

Namun, Bahlil kemudian meminta maaf karena kelabakan dalam menarik ucapan dan mengakui kesalahannya.

Kejadian ini menciptakan ketegangan dalam rapat dan menunjukkan emosi Bahlil saat berhadapan dengan anggota DPR.

Geser👉
Kebakaran Gudang Perabotan di Bekasi Menewaskan Satu Keluarga

Kebakaran Gudang Perabotan di Bekasi Menewaskan Satu Keluarga

Kebakaran gudang perabotan di Bekasi menewaskan satu keluarga sebanyak lima orang tewas.

Kebakaran terjadi di Jalan Tugu, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi pada Rabu sekitar pukul 06.45 WIB.

Api langsung membesar akibat korsleting dan menyebabkan sebagian bangunan terbakar.

Kerugian ditaksir mencapai Rp1 miliar dan korban terjebak di kamar mandi gudang tersebut.

Geser👉
TNI Kaji Perubahan Nama Puspen Jadi Puskominfo, Punya Struktural Pimpinan Redaksi

TNI Kaji Perubahan Nama Puspen Jadi Puskominfo

TNI sedang mengkaji perubahan nama Puspen menjadi Puskominfo.

Perubahan ini juga akan melibatkan perubahan struktur organisasi dengan adanya Pimpinan Redaksi seperti media mainstream.

Wacana ini muncul setelah TNI menerima aspirasi dari masyarakat agar TNI lebih informatif dan mampu mendengar informasi dari bawah.

Perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dua arah antara TNI dan masyarakat.

Geser👉
Dahlan Iskan Dipanggil KPK jadi Saksi Kasus Korupsi LNG

Mantan Menteri BUMN Dipanggil KPK dalam Kasus Korupsi LNG

Dahlan Iskan dan Yudha Pandu Dewanata dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina tahun 2011–2014.

Dahlan Iskan mengaku tidak banyak tahu tentang korupsi tersebut dan hanya diperiksa terkait Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina yang telah divonis 9 tahun penjara.

Karen Agustiawan dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan LNG di Pertamina. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan diharuskan membayar denda serta uang pengganti. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Kejagung Kembali Periksa Sejumlah Saksi di Dua Kasus Korupsi Emas

Kejagung Periksa Saksi Kasus Korupsi Emas

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam dua kasus korupsi impor emas. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022.

Dalam kasus pertama, Kejagung memeriksa pejabat PT Antam terkait dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas. Sedangkan dalam kasus kedua, Kejagung memeriksa pejabat Pabean Juanda terkait dugaan korupsi penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam tahun 2018.

Dalam kedua kasus ini, Kejagung telah melakukan penyitaan aset berupa emas batangan seberat 7,7 kilogram yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Kejagung juga memastikan adanya perbedaan antara emas resmi Antam dengan milik swasta yang distempel secara melawan hukum.

Penyidikan kasus korupsi emas ini masih berlanjut dan Kejagung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU Kejati Jaktim. Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lainnya dengan menggeser ke atas.

Geser👉
Metode Polisi Ungkap Kasus Kebakaran Rumah Jurnalis yang Tewaskan Seluruh Anggota Keluarga

Polisi Ungkap Metode Scientific Crime Investigation dalam Kasus Kebakaran Rumah Jurnalis

Polisi menggunakan metode scientific crime investigation dalam mengungkap penyebab kebakaran rumah jurnalis yang menewaskan seluruh anggota keluarga.

Kepolisian juga membuka posko pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat terkait kasus kebakaran tersebut.

Kasus kebakaran rumah jurnalis yang menimbulkan empat korban tewas diduga berkaitan dengan pemberitaan lokasi perjudian.

Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
TNI Soal Dugaan Prajurit Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis Rico Sampurna: Masih Penyelidikan, Kita Punya Hukum Militer

Dugaan TNI Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis

TNI sedang menyelidiki dugaan keterlibatan prajurit dalam pembakaran rumah jurnalis Rico Sampurna Pasaribu di Sumatera Utara.

Hasil investigasi Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara menemukan dugaan keterlibatan oknum TNI setelah Rico memberitakan praktik perjudian.

Dewan Pers turun tangan dalam kasus ini dan meminta adanya tim penyelidikan yang adil serta perlindungan kepada keluarga korban.

Dewan Pers juga mengimbau wartawan dan media untuk bekerja secara profesional dan berharap agar kekerasan terhadap wartawan tidak terjadi lagi.

Geser👉
Kronologi Lengkap Terungkapnya Pembunuhan dan Mutilasi di Garut

Kronologi Pembunuhan dan Mutilasi di Garut

Polisi mengungkap kronologi terungkapnya kasus pembunuhan dan mutilasi di Garut, Jawa Barat.

Pelaku E (22) ternyata melakukan aksi mutilasi di siang hari yang disaksikan oleh warga sekitar.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut menjelaskan bahwa polisi menerima laporan kejadian dari warga.

Aksi pembunuhan dan mutilasi tersebut terdengar dan terlihat oleh beberapa warga sekitar. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Tragis, Keluarga Tewas Berpelukan dalam Kebakaran Gudang

Tragis, Keluarga Tewas Berpelukan dalam Kebakaran Gudang

Keluarga tersebut tewas berpelukan dalam kamar mandi saat kebakaran gudang perabotan di Bekasi.

Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Tugu RT 02/RW 08, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Api diduga berasal dari korsleting listrik dan menghanguskan bangunan seluas 300 meter persegi.

Selain keluarga yang tewas, lima karyawan berhasil diselamatkan. Polsek Jatiasih masih menyelidiki kebakaran ini.

Geser👉
Komnas HAM Beberkan Risiko Peretasan PDN

Komnas HAM Beberkan Risiko Peretasan PDN

Komnas HAM mengungkap tiga risiko kerugian yang dialami masyarakat imbas peretasan PDN.

Risiko tersebut meliputi pelanggaran kerahasiaan, pelanggaran integritas, dan pelanggaran akses terhadap data pribadi.

Komnas HAM meminta pemerintah dan kementerian terkait untuk segera mengambil langkah dan membuka layanan pengaduan publik.

Menko Polhukam memastikan layanan PDNS 2 pulih bulan ini dan mengupayakan perlindungan data yang berlapis.

Geser👉
Menkes Soal Kematian Pebulutangkis Zhang Zhi Jie: Kalau Ditangani Cepat, Dia Survive

Kematian Pebulutangkis China Mengejutkan

Kematian mendadak pebulutangkis Zhang Zhi Jie mengejutkan publik.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa dengan pertolongan cepat, Zhang Zhi Jie bisa diselamatkan.

Budi mengungkapkan kekurangan alat kateterisasi jantung di Indonesia, terutama di beberapa provinsi.

Kematian Zhang Zhi Jie menjadi contoh pentingnya penanganan henti jantung yang cepat. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Fakta Baru Kasus Mayat Dicor, Pelaku Pakai Uang Korban untuk Bayar 2 Pembunuh

Pembunuh Bayar Utang dengan Uang Korban

Pelaku pembunuhan menggunakan uang korban untuk membayar utang dan modal kabur.

Tersangka AT membawa kabur uang dan motor korban, serta membagikan sebagian uang kepada dua pelaku lainnya.

Polisi berhasil menangkap dua pelaku, sementara satu pelaku masih buron. Penyidik telah mengetahui keberadaan pelaku yang masih buron dan menargetkan penangkapannya dalam sebulan.

Korban ditemukan dalam keadaan dicor di belakang ruko tempat usaha tersangka AT. Tersangka AT merencanakan pembunuhan karena kesal dengan bunga pinjaman yang membengkak.

Geser👉
Jokowi soal Peretasan PDN: Back Up Semua Data Kita, Kalau Ada Kejadian Kita Tak Terkaget-Kaget

Jokowi Klaim Peretasan Server PDN Tak Hanya Terjadi di Indonesia

Presiden Jokowi mengklaim peretasan server PDN tak hanya dialami oleh Indonesia.

Serangan Ransomware oleh kelompok hacker Brain Cipher menyebabkan gangguan pada layanan publik di 282 instansi pemerintah.

Pemerintah meminta semua kementerian dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi serangan serupa.

Pemerintah juga akan mencadangkan data PDNS 2 dengan cloud yang dipantau oleh BSSN untuk perlindungan data yang berlapis.

Geser👉