SYL Hadapi Sidang Tuntutan Tanpa Ditemani Istri dan Anak

Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat bakal menggelar sidang agenda tuntutan perkara gratifikasi dan pemerasan terhadap pejabat Eselon I pada Kementerian Pertanian (Kementan). Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) siap hadapi tuntutan yang bakal dibacakan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Insyallah beliau sudah siap," kata kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Kata Djamaluddin, untuk keluarga SYL tidak akan menghadiri sidang tuntutan secara langsung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunggalkan.

Selian SYL, Jaksa KPK juga akan membacakan tuntutan untuk dua anak buah SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Dirjen Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Tessa berharap dalam tuntutan Jaksa ini dapat menjadi bahan putusan oleh majelis hakim nantinya.

"Kami berharap Hakim dapat mengabulkan tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan JPU KPK," pungkas Tessa.

merdeka.com

"Terdakwa selaku Menteri Pertanian RI periode tahun 2019 sampai 2023 meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, yaitu dari anggaran Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementerian RI sejumlah total Rp44.546.079.044,"
tutur Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

SYL disebut bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, melakukan tindak pidana tersebut.

Diketahui, Muhammad Hatta merupakan staf dan orang kepercayaan SYL saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan menggantikan Momon Rusmono yang dicopot SYL sebab dianggap tidak sejalan

Sejak menjabat sebagai menteri, SYL ditengarai mengumpulkan dan memerintahkan Imam Mujahidin Fahmid selaku Staf Khusus, Kasdi, Hatta, dan Panji Harjanto selaku ajudan untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di Kementan RI.

Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarga. Selain itu, SYL menyampaikan ada jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan RI.

"Terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawahnya apabila para pejabat eselon I tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau di-non job-kan oleh terdakwa, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya," jelas jaksa KPK.

Jaksa merinci uang puluhan miliar hasil dugaan rasuah itu digunakan antara lain untuk kepentingan istri dan keluarga SYL, kado undangan, Partai NasDem, acara keagamaan, sewa pesawat, bantuan bencana alam atau sembako, keperluan ke luar negeri, umrah, dan kurban.

Dalam perkara pemerasan ini, SYL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.