Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mahfud sesumbar bahwa penuntasan kasus HAM di bawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Menko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo terkait skor penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Presiden Jokowi

Si Mulyono ini, Jokowi, jelas pencinta PKI. Lihat saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf kepada PKI, kata Amien Rais.

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Mahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.

Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers

Mahfud menegaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah memiliki nilai 73 dan kinerja Polhukam memiliki nilai 76

Mahfud menyebut, kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.

Rapor merah yang disampaikan Ganjar bukan merujuk terhadap kinerja dirinya yang menjabat sebagai Menko Polhukam

Menurut Gerindra, Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM.

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.