Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

VIDEO: RUU KUHAP, DPR Tegas Minta Polisi Wajib Ada CCTV saat Pemeriksaan & Cegah Penganiayaan

Dia menekankan RUU KUHAP akan memaksimalkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian suatu perkara.

berita update
VIDEO: RUU KUHAP, DPR Tegas Minta Polisi Wajib Ada CCTV saat Pemeriksaan & Cegah Penganiayaan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). (Foto: Liputan6.com/Delvira Hutabarat). (©@ 2024 merdeka.com)

Komisi III DPR segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Pemerintah, usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis (20/3).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan RUU KUHAP akan mengandung nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif. Dia menekankan RUU KUHAP akan memaksimalkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian suatu perkara.

"Kami bikin satu bab khusus restorative justice. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan," katanya dikutip dari Antara.

Artikel ini ditulis oleh
Fellyanda Suci Agiesta
Editor Fellyanda Suci Agiesta
A
Reporter
  • Angga Yudha Pratomo
VIDEO: Kejutan Komisi III Aturan Baru RUU KUHAP, Hukuman Penghinaan Presiden Hingga Kekerasan Polisi
VIDEO: Kejutan Komisi III Aturan Baru RUU KUHAP, Hukuman Penghinaan Presiden Hingga Kekerasan Polisi

Habiburokhman, mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice (RJ)

RevisiKUHAP
DPR soal RUU KUHAP: Tidak Ada Lagi Pencuri Kayu Dihukum Berat
DPR soal RUU KUHAP: Tidak Ada Lagi Pencuri Kayu Dihukum Berat

Konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang di pengadilan.

Berita Update
Yusril: KUHP Baru Tidak Lagi Bersifat Penjara Seperti Sistem Hukum Kolonial
Yusril: KUHP Baru Tidak Lagi Bersifat Penjara Seperti Sistem Hukum Kolonial

KUHP baru yang akan berlaku 2026 lebih mengedepankan penegakan hukum dengan cara keadilan restorasi atau restorative justice.

KUHP Baru
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Revisi UU KUHAP
Pimpinan DPR Ungkap Urgensi Revisi KUHAP, Ini Sederet Pertimbangannya
Pimpinan DPR Ungkap Urgensi Revisi KUHAP, Ini Sederet Pertimbangannya

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP sangat urgen untuk dilakukan

revisi KUHAP
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

RUU Perampasan Aset
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP
Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Komisi Yudisial
Surati Komisi III, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Perhatikan Poin Krusial Pembaruan KUHAP
Surati Komisi III, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Perhatikan Poin Krusial Pembaruan KUHAP

Selain kepada Komisi III DPR RI, surat terbuka ini juga dikirimkan kepada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

kuhap
DPR Usul Aturan Restorative Justice Dalam Revisi KUHAP Berlaku Usai Vonis Hakim
DPR Usul Aturan Restorative Justice Dalam Revisi KUHAP Berlaku Usai Vonis Hakim

Restorative Justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana dilakukan melalui dialog dan mediasi sejatinya sudah dilakukan oleh Polri, Kejaksaan Agung hingga MA.

revisi KUHAP
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim

DPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.

Hakim