Wakil Bupati imbau Kepala Dinas Pemkab Bandung Barat kooperatif terhadap KPK
Merdeka.com - Kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) diinstruksikan kooperatif dengan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra kepada wartawan di kantor Pemkab Bandung Barat, Kamis (12/4).
"Kooperatif saja, apa yang bisa dibantu, ya dibantu (beri keterangan kepada KPK)," kata Yayat.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kapan KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
Ia menilai, bisa saja ada kepala dinas lain yang turut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar.
Pasalnya, dalam kasus ini, Abu Bakar diduga meminta para kepala dinas menyetorkan dana untuk kepentingan kampanye istrinya, Elin Suharliah di Pilkada Bandung Barat 2018. Meski demikian, terkait dugaan itu, Yayat mengaku tidak tahu menahu.
Adapun pertemuan terakhir dengan Abu Bakar terjadi saat rapat paripurna bersama DPRD, Senin (9/4) lalu.
Terpisah, Pelaksana Tugas Sekda Bandung Barat, Aseng Junaedi pun memberikan instruksi serupa. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah KBB tidak boleh menghalangi penyelidikan KPK.
Ia mengimbau kepada kepala dinas jangan khawatir dan takut dengan setiap proses yang dijalankan lembaga anti rasuah, termasuk ketika diminta untuk memberi keterangan.
"Beri keterangan sebaik-baiknya, jangan takut, jangan menghambat, sebagai ASN jangan menghalangi," jelasnya.
Terkait setoran terhadap kepala dinas oleh Abu Bakar yang menjadi dugaan, Aseng menegaskan tidak pernah tahu ada kesepakatan seperti itu.
"Saya kan sebagai Plt Sekda dan dulu Asisten I jadi saya gak pernah berurusan dengan hal itu," katanya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Novel menduga sudah banyak pihak yang menjadi korban pemerasan oknum di KPK. Hanya saja korban tak berani atau belum bersedia mengungkapnya.
Baca SelengkapnyaRapat koordinasi itu rencananya akan digelar pekan depan.
Baca SelengkapnyaSaut yakin bahwa kasus ini akan diselesaikan secara tuntas. Mengingat taruhannya adalah nama baik kinerja pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan berlangsung dalam rentan waktu Beberapa saksi dimintai keterangan sejak 24 Agustus 2023 sampai 5 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaKPK akan memfasilitasi Polda Metro Jaya jika ingin memeriksa Syahrul Yasin Limpo yang kini ditahan di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaMantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaSaut jadi saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan mengaku menerima informasi adanya kepala daerah yang menjadi korban dugaan pemerasan oknum di KPK.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaKoordinasi ini penting untuk menggali informasi awal, tanpa masuk pada substansi perkara.
Baca SelengkapnyaKedatangan Kombes Irwan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya