Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPN Prabowo Akan Buka Data Hitung Suara Internal pada Waktunya

BPN Prabowo Akan Buka Data Hitung Suara Internal pada Waktunya Fadli Zon. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Fadli Zon menanggapi adanya tantangan untuk buka data penghitungan suara internal Pilpres 2019 dari kubu Jokowi-Ma'ruf. Menurut Fadli, BPN akan membuka data di waktu yang tepat.

"Ya pasti dong (buka data penghitungan internal) pada waktunya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).

Fadli tidak merinci kapan pastinya BPN akan membuka data internalnya. Alasannya saat ini masih pada masa penghitungan suara.

"Nanti dong. Kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini hanya menegaskan, bahwa BPN memiliki beberapa tempat penghitungan suara. Sampai saat ini lokasi penghitungan suara juga selalu dijaga dari upaya peretasan.

"Kami juga berusaha terus oleh pihak-pihak yang tertentu itu diretas. Itu ya. Jadi pertarungan ini memang tidak fair," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno untuk membuka dapur penghitungan suara yang menyatakan kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Hasto menjelaskan, gambaran perolehan suara baik melalui exit poll, quick count, maupun real count secara konsisten menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Dari situ dia mengajak semua pihak untuk meyakini bahwa konsistensi berbagai metode hitung kian menegaskan quick count menjadi instrumen kontrol perolehan hasil akhir.

"Saat ini masih ada upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Para elit politik sebaiknya ikut menjaga suasana kondusif. Klaim terhadap hasil perolehan suara boleh saja, namun harus disertai data, dan keberanian untuk menampilkan dapur pusat perhitungannya," ungkap Hasto, Minggu (21/4).

Hasto menegaskan, partainya, sudah menunjukkan di depan publik soal sistem penghitungan suara, kamar hitung, dan infrastruktur sistem penghitungan. Menurutnya ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.

"BPN dan Partai Gerindra hingga saat ini belum menunjukkan hal itu," singgung Hasto.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons KPU Exit Poll Beredar: Abaikan Saja, Belum Penghitungan Suara
VIDEO: Respons KPU Exit Poll Beredar: Abaikan Saja, Belum Penghitungan Suara

Hasyim menegaskan penghitungan suara pemilu di luar negeri belum dilakukan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Gelar Sidang Kabinet di Istana Usai Pilkada
Prabowo Gelar Sidang Kabinet di Istana Usai Pilkada

Dalam sidang kabinet nanti, Prabowo akan membahas berbagai hal.

Baca Selengkapnya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya

KPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional
KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Kini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut Cawapres Prabowo Diumumkan Senin atau Selasa
Gerindra Sebut Cawapres Prabowo Diumumkan Senin atau Selasa

Prabowo masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya