Bukan Cuma Pejabat Pemprov DKI Purnatugas, Pramono Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Bangun Jakarta
Sebab dikatakan Pramono, kendati kepindahan Ibukota sekarang sudah dimulai, tetapi DPR, MPR, DPD dan semua kantor pusat DPP partai semuanya masih di Jakarta.
Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi salah satu wacana Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) bila terpilih menjadi gubernur.
Berbeda dengan Ridwan Kamil menawarkan purna pejabat Pemprov DKI Jakarta kembali mengurus Jakarta dalam pemerintahannya, Pramono mengaku bersama Rano Karno akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Kota Jakarta.
"Semua orang kita buka ruang seluas-luasnya untuk bisa berpartisipasi bukan hanya PNS saja. Tapi semua orang kita buka ruang berpartisipasi untuk membangun Jakarta," kata Pramono di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan, Jumat (27/9).
Pramono menegaskan, Jakarta milik bersama. Dia menerangkan, status Jakarta akan berubah dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus. Perubahan itu sekaligus mengubah Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Bahkan, menurut dia, 10 tahun ke depan Jakarta tetap menjadi epicentrum utama politik Indonesia.
Sebab dikatakan Pramono, kendati kepindahan Ibukota sekarang sudah dimulai, tetapi DPR, MPR, DPD dan semua kantor pusat DPP partai semuanya masih di Jakarta.
"Sehingga epicentrum politiknya pasti masih di Jakarta dan itulah yang kemudian tentunya bukan hanya ASN semua orang harus dilibatkan," ucap Pramono.
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengajak purna pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali terlibat mengurus Jakarta dalam pemerintahannya, jika menjadi gubernur Jakarta terpilih pada Pilkada 2024.
Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama forum purna pejabat Pemprov DKI Jakarta bersama tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).
"Saya tanya, apakah mau aktif lagi kan dalam bentuk sesuatu karena kita prinsipnya DKI desentralisasi kolaborasi inovasi misalkan mensosialisasikan pengentasan kekumuhan, beliau beliau bisa ikutan. Mau nggak ikuti tim penghijauan di wilayah-wilayah yang dikuasai, kata mereka juga mau," kata RK.
Pada dialog ini, hadir sejumlah purna pejabat DKI Jakarta eselon 1 dan eselon 2. Nampak Mantan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi.
Kemudian, ada Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, Mantan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, hingga Mantan Wali Kota Jakarta Selatan 2006-2011 Syahrul Effendi.
Menurut RK, keterlibatan para purna pejabat diperlukan guna membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Mengingat purna pejabat memiliki pengalaman sebagai birokrat selama bertahun-tahun.
"Jadi inilah tawaran karena membangun Jakarta harus sama-sama karena berdamai orang-orang bertahun-tahun berpengalaman mengurus Jakarta," ucap RK.
Meski begitu, RK menegaskan posisi para purna pejabat tak kembali jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melainkan bakal dibentuk menjadi tim khusus.
"Minimal lebih ke adhoc, adhoc tuh mau nggak di zona kekumuhan saja, atau mau nggak hanya di zona komunitas bantu-bantu di penghijauan, jadi bukan general," kata dia.
