Ditjen Polpum sosialisasi pemilu serentak di Gorontalo

Merdeka.com - Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo dalam dialog politik bertemakan 'Memperkuat Peran Masyarakat dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, melalui Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum' di Gorontalo, Senin (18/9).

"Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu tersebut," ujar Soedarmo.

Pelaksanaan pemilu lanjut Soedarmo, yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019.

Menurut Soedarmo, pihaknya menyatukan substansi 3 Undang Undang, yaitu UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

"Sedangkan tujuan penyusunan RUU adalah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; menyederhanakan dan menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan mewujudkan efisiensi efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilu," jelas Soedarmo.

Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini senada dengan apa yang diharapkan oleh Dirjen Polpum Soedarmo.

"Hal ini akan dapat tercapai, apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penghormatan hak-hak politik setiap warga negara," harap Soedarmo.

Salah satu bagian terpenting dari sebuah proses Pemilu menurut Soedarmo adalah peran dan partisipasi masyarakat. Pertimbangan rasional, dengan menjadi pemilih cerdas perlu terus-menerus disosialisasikan sehingga nantinya diharapkan dapat terpilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi.

Sumber dari KPU bahwa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo adalah 81,56 persen melebihi target nasional 75,5 persen.

"Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat Provinsi Gorontalo dalam memberikan hak politiknya sangatlah tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini," katanya.

Hal tersebut, telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Provinsi Gorontalo sehingga perlu dipertahankan dan dioptimalkan sampai tingkat partisipasi masyarakat mencapai titik tertinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya Pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan ini Soedarmo menjelaskan beberapa Substansi tentang Pemilu di antaranya Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. "Ini berarti Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis, sedangkan substansi yang lain diantaranya adalah Pemilu sebagai sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap Negara," tutup Soedarmo. (mdk/hhw)