Dulu Jokowi kritik Prabowo soal bagi-bagi kursi, sekarang?

Merdeka.com - Masih ingatkah dengan janji Joko Widodo (Jokowi) saat berkampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) sekitar kurang lebih 2 bulan lalu? saat itu, Jokowi yang saat ini menduduki kursi Presiden negeri ini menyindir saingan Calon Presidennya, Prabowo Subianto, yang membagi-bagi kursi dalam menggalang koalisi besarnya.

Bahkan, Jokowi saat itu berjanji tidak akan mengikuti langkah yang diambil Prabowo tersebut. Namun nyatanya, seiring berjalannya waktu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut justru seperti menelan lidahnya sendiri.

Terbukti dengan banyak Timsesnya masuk dalam jajaran kabinet maupun lembaga tinggi negara lainnya. Sebutnya saja seperti Rini Soemarno yang menjadi Menteri BUMN, Andrinof Chaniago yang menjadi Kepala Bappenas, Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian, Andi Widjajanto menjadi Sekretaris Kabinet Kerja, HM Prasetio menjadi Jaksa Agung, Luhut Pandjaitan menjadi Kepala Staff Kepresidenan dan yang terbaru yaitu Diaz Hendropriyono di kursi Komisaris Telkomsel.

Diaz yang merupakan anak mantan kepala BIN A.M Hendropriyono ini adalah tim sukses pasangan Jokowi-JK pada pilpres lalu. Diaz tercatat sebagai Ketua Umum Kawan Jokowi dan situs Gerak Cepat Jokowi-JK.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik, Arya Fernandez menilai, Jokowi tidak bisa terlepas dari pengaruh dari asal partai politiknya maupun partai yang berkoalisi mendukungnya dalam Pilpres lalu.

"Mewujudkan Kabinet yang lebih banyak diisi oleh para profesional dan ramping itu sulit diwujudkan. Ini menunjukkan pengaruh partai politik tidak bisa dielakkan," ujar Arya ketika di hubungi merdeka.com, Jum'at (2/1).

Lihat juga berita tentang Prabowo Subianto di Liputan6.com

Menurut Arya, tidak sepenuhnya presiden terpilih melepaskan kepentingan partai dan timsesnya. Selain itu, pada saat kampanye Pilpres lalu, Jokowi ingin memberikan sesuatu yang berbeda dengan Prabowo Subianto, walaupun pada kenyataannya tidak sama dengan apa yang dijanjikannya.

"Pertama tidak sepenuhnya presiden terpilih melepaskan kepentingan timsesnya. Kedua memberikan akomodasi mungkin sebelumnya ada deal-deal tertentu entah untuk pak Luhut dan Hendro. Saya kira itu bentuk terima kasih di banyak negara presiden terpilih juga menempatkan orang-orang kepercayaan atau timses di kabinetnya," tandasnya.

Arya menambahkan, sudah selayaknya masyarakat menilai apakah orang-orang yang 'dipinang' Jokowi berkompeten dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

"Apakah orang yang ditunjuk itu berkompeten atau tidak, itu tugas kita menilainya," pungkasnya.