Foto Presiden Jokowi Tak Dipajang, PDIP Sumut Minta Maaf
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo
Rapidin juga menjelaskan foto Jokowi jatuh saat pemasangan back drop acara rapat koordinasi, rakernas, pilgubsu, dan pilkada.
Foto Presiden Jokowi Tak Dipajang, PDIP Sumut Minta Maaf
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan kantor mereka. Pada ruangan itu hanya terpajang foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Saya atas nama DPD PDIP Sumut dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat jika kecelakaan tersebut menimbulkan beragam spekulasi,”
kata Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, Rabu (8/5).
merdeka.com
Insiden itu sempat menyita perhatian publik lantaran terungkap saat DPD PDIP Sumut menerima pendaftaran bakal calon gubernur Edy Rahmayadi, Senin (6/5) kemarin. Rapidin memastikan jika tak terpajangnya foto Jokowi tanpa ada unsur kesengajaan.“Saat Pak Edy kami terima sebenarnya ruangan belum disiapkan secara sempurna. Awalnya kami menjadwalkan Pak Edy diterima di ruangan rapat lantai dua tapi karena sangat kecil maka dipindahkan ke Aula Bung Karno meski belum siap 100 persen,” ujar Rapidin.
Rapidin juga menjelaskan foto Jokowi jatuh saat pemasangan back drop acara rapat koordinasi, rakernas, pilgubsu, dan pilkada.
“Saat pekerja memasang back drop foto tersebut terjatuh dan kacanya pecah. Tidak elok jika kami pasang ulang maka harus dibeli yang baru. Sayangnya saat menerima Pak Edy foto yang baru belum sampai. Itu makanya saat rapar koordinasi berlangsung foto presiden sudah ada lagi,” pungkas Rapidin.
Tak Ada Arahan dari DPP
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah mendapat informasi mengenai pencopotan foto Jokowi. Dia menegaskan aksi itu dilakukan bukan instruksi DPP PDIP.
"Kami mendapat informasi bahwa itu (pencopotan foto Jokowi) terjadi di banyak wilayah," kata dia.
"Tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan. Karena Presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Pak KH Ma'ruf Amin yang dihormati oleh PDI Perjuangan," Hasto melanjutkan.
merdeka.com
