Jejak Militer Prabowo, Dulu Dipecat Kini Diberi Bintang Kehormatan

Nama Prabowo Subianto selalu santer diperbincangan di dunia militer. Dirinya menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan.

Semua bermula pada tahun 1976, ia mengawali karir militer di TNI angkatan darat sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Dari tahun 1976 sampai tahun 1985 Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassandha yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor-Timur.

Prabowo menjadi salah satu Komandan Pleton termuda dalam operasi. Dia memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri.

Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan Khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha, yaitu salah satu Komando kontra-insurjensi Kopassus.

Seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.

Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma.

Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya, Soeharto. Disini Prabowo membawahi sekitar 11 ribu pasukan cadangan ABRI.

Pada tahun ini, nama Prabowo santer diperbincangan karena diduga terlibat kasus HAM dan penculikan aktivis.

Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu: Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.

DKP memeriksa Prabowo dalam sejumlah butir tuduhan, salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.

DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP).

Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menjadi kontroversi. Politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Prabowo pun telah berhenti dari militer dengan pangkat bintang tiga atau Letnan Jenderal.

Setelahnya, Prabowo aktif membangun bisnis hingga terjun ke politik. Ia mendirikan bernama Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra) hingga berulang kali ikut dalam kontestan pemilihan presiden.

Saat ini, Prabowo menjabat menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi. Dia juga berstatus calon presiden nomor urut 2 pada Pilpres 2024.

Di tahun ini, Prabowo maju sebagai capres dengan menggandeng Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini memimpin dengan angka tertinggi berdasarkan real count KPU sementara.

Di tahun yang sama, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo. Kini ia menyandang bintang empat atau pangkat Jenderal kehormatan (Hor) Purnawirawan.

"Pemberian angerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan," ucap Jokowi.

Kemudian, implikasi dari penerimaan anugerah bintang ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penganugerahan Gelar dan Tanda Kehormatan. Selain itu, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa.

"Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan," jelas Jokowi.