KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari merespons kabar situs resminya diretas dan sebanyak 204 juta data pemilih dilaporkan bocor.
Hasyim mengatakan bahwa KPU berusaha untuk memperkuat pelbagai macam sistem informasi yang digunakan untuk mencegah situs diretas hingga data pemilih diduga dibobol.
"Yang mengerjakan sistem daftar pemilih kan kampus. Kami membangun sistem informasi teknologi informasi untuk alat bantu KPU itu, semuanya yang membangun kampus," kata Hasyim saat meninjau gudang KPU Denpasar di Gor Kompyang Sujana, Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (13/13) malam.
Menurut Hasyim, nantinya ada upaya penindakan pidana penegak hukum.
"Sudah ditelusuri, kalau itu dianggap yang melakukan hacker atau mencuri data atau membocorkan data, tindakan-tindakan pidana nanti pasti ada upaya penindakan hukum," ujar Hasyim.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewarnai hari pertama kampanye Pilpres 2024, Selasa (28/11). Hal itu terungkap dalam unggahan di akun X milik Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
"Belum juga pemilu dan tau hasilnya gimana tapi data pribadi kita semua yang terbaru malah udah bocor duluan," tulisnya dalam unggahan tersebut disertai tangkapan layar unggahan data di Breachforums, Selasa (28/11) siang.
Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums.
Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
KPU berusaha memperkuat pelbagai macam sistem informasi digunakan untuk mencegah situs diretas hingga data pemilih dibobol.
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca Selengkapnya
Hal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan
Baca Selengkapnya
KPU Bantah Gugatan PSI soal Selisih Suara di Nias Selatan, Bukti Ini Diungkap di Sidang MK
Baca Selengkapnya
Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi