Follow
Luhut menolak jadi wakil ketua dewan kehormatan Golkar
Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan resmi urung menjadi wakil ketua dewan kehormatan Partai Golkar. Wakil Ketua Dewan Kehormatan hanya diisi oleh Akbar Tanjung.
"Pak Luhut memang sudah menyampaikan bahwa sebagai kader Golkar tidak harus berada di dewan kehormatan. Tetapi fokus dari awal membantu Presiden Jokowi-JK dalam rangka sukses kinerja kabinet kerja. Sehingga tidak masuk," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (13/6).
"Tapi kata Pak Luhut, itu tidak mengurangi perannya sebagai kader Golkar," imbuhnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang diusung Idrus Marham untuk Golkar? Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Sedangkan anggota dewan kehormatan diisi beberapa kader Golkar yaitu Ginanjar Kartasasmita, Abdul Latief, Budi Harsono, Letjen HM Hatta, dan sebagainya. Terkait masalah ini, Idrus akan berkoordinasi dengan Ketua Dewan Kehormatan BJ Habibie.
"Itu kita sudah menjadwalkan juga dengan Pak Habibie lagi, itu dalam rangka rapat konsolidasi," tuturnya.
Idrus mengaku ada beberapa pengurus lain yang mengalami perubahan posisi. Meski begitu dia enggan menjelaskannya. Namun dia memastikan jika Kepala BNP2TKI Nurson Wahid akan tetap menjadi Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar.
Sejauh ini Partai Golkar akan mengajukan SK ke Kemenkum HAM. Idrus menegaskan kemungkinan besar akan diajukan minggu ini.
"Ini kan sudah, baru akan kita sampaikan. Kita menunggu akta notarisnya. Untuk dapat mengajukan pengesahan ke Kemenkum HAM, itu perlu ada akta notaris," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca Selengkapnya
Agung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.
Baca Selengkapnya
Luhut mengaku siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dengan catatan, banyak kader Partai Golkar yang mendukungnya duduk di kursi ketum.
Baca Selengkapnya
Agus Gumiwang mengaku sudah mengantongi sosok yang akan didukungnya sebagai ketua umum Golkar.
Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mendukung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.
Baca Selengkapnya
Luhut menyarankan Golkar fokus untuk membesarkan perolehan suara di DPR.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
Luhut tidak masalah Bahlil ingin maju sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Jokowi akan dinilai oleh publik. Sehingga, PKS menyerahkan semua itu kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya