Mantan Napi Boleh Maju Pilkada Jakarta 2024, Ini Syarat dan Ketentuannya
Mantan napi harus mempunyai jeda selama lima tahun setelah menjalani hukuman.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengatakan, mantan napi bisa ikut maju sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (wagub) di Pilkada Jakarta 2024.
- Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta
- Anies soal Mantan Napi Maju di Pilkada Jakarta: Semua Diatur Undang-undang, Bukan Selera
- Mantan Napi Bisa Maju Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana Nasib Ahok?
- Nikmati Masa Pensiun, Mantan Kasad Ajak Cucu Jalan-Jalan Naik Delman Seru Banget
Meski begitu, Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyampaikan, ada syarat dan ketentuan yang tetap harus dipatuhi mantan napi untuk maju di kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Mantan napi harus mempunyai jeda selama lima tahun setelah menjalani hukuman.
"Sesuai ketentuan kan untuk apa namanya syarat menjadi calon kan bukan mantan terpidana ya, kecuali telah melewati masa jeda selama lima tahun," kata Dody di Kantor KPU DKI, Senin (22/7).
Selain itu, bakal calon bersangkutan juga harus mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah seorang mantan terpidana.
"Hal itu dikecualikan untuk pidana karena kealpaan ringan atau karena pidana politik ya, nanti dibuktikan dengan keterangan dari pihak kejaksaan seperti itu," jelas Dody.
Diketahui, nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok santer disebut bakal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ahok telah diusulkan oleh DPD PDIP DKI ke DPP PDIP untuk diusung maju sebagai calon gubernur Jakarta.
Adapun Ahok merupakan mantan narapidana atas kasus penistaan agama pada 2017 silam.
Sehingga, kata Dody syarat dan ketentuan napi maju Pilkada juga berlaku bagi Ahok, apabila hendak berlaga di Pilkada DKI Jakarta.
"Polanya kalau sudah lewat masa jeda lima tahun yang bersangkutan (Ahok) punya hak untuk mencalonkan karena kan KPU ini sangat konsen ya kepada hak untuk memilih dan hak untuk dipilih jadi hak untuk memilih, hak untuk terpilih itu kan hak paling konstitusional, hak paling dasar yang dimiliki warga negara," jelasnya.
"Tentu kami akan mengikuti peraturan perundang-undangan apakah itu putusan MK (Mahkamah Konstitusi), kemudian undang-undang yang sudah ditetapkan," tandas Dody.
- Viral Ridwan Kamil Ditolak Warga, Rano Karno: Sebagai Tuan Rumah, Kita Harus Terima Tamu
- Viral ‘Suporter’ Arab Saudi Nyanyikan Lagu Indonesia Raya pada Laga Kontra Indonesia, Ini Faktanya
- Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Turun, OJK: Penyaluran Kredit Multifinance dan Fintech Masih Positif
- Kejiwaan Tersangka IS, Otak Pembunuhan dan Perkosaan Siswi SMP di Palembang Alami Kelainan
- Kasus Tahanan Meninggal di Rutan Kantor Polisi, Keluarga Ungkap Ada Bekas Jeratan di Leher
-
Winda Nelfira
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
