Megawati: Kasihan Deh PDIP Dikungkung KIM Plus
Megawati lalu merasa kasihan dengan PDIP seperti dikucilkan.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) merasa lucu melihat dinamika Pilkada Serentak 2024. Dia melihat ada bongkar pasang calon yang diatur sedemikian rupa.
"Lucu juga deh kalau lihat sekarang pilkada nih, yang ini enggak boleh sama yang itu, ini enggak boleh yang itu," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).
Megawati lalu merasa kasihan dengan PDIP seperti dikucilkan. Terlebih, saat ini mencuat dibuatnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada tingkat provinsi.
"Dibuatlah apa yang namanya nih sekarang, aku sampai dengar lihatin aja, terus saya suka ngomong sama diri saya, kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, apa namanya? KIM plus, KIM plus, plus nya apa ya?" kata Megawati.
Presiden kelima RI ini menegaskan, setiap warga negara punya hak sama di mata hukum. Menurutnya, pemilu langsung dibuat agar rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan hati nuraninya.
"Tahu enggak setiap warna negara mempunyai hak yang sama di mata hukum, jadi kenapa ada pemilu langsung? supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi, dialah dengan hati nuraninya akan memilih pemimpinnya, diizinkan dan orang harusnya menerima hal itu," pungkasnya.
Manuver KIM Plus
Koalisi Indonesia Maju mulai gencar mendekati partai di luar barisan. Manuver ini untuk menyusun kekuatan besar jelang Pilkada 2024. Gerindra secara terang-terangan mengajak PKB masuk gerbong Koalisi Prabowo-Gibran.
Di waktu bersamaan, PKS menyatakan minta diajak merapat. KIM juga membangun komunikasi dengan NasDem demi mematangkan rencana tersebut. Bila rencana itu berjalan mulus, PDIP menjadi satu-satunya partai yang kena getahnya.
Manuver KIM ini membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
PDIP juga dihadapkan pada pilihan sulit dengan terbentuknya KIM Plus. PDIP berpeluang hanya menjadi penonton di Pilkada atau mempertimbangkan ikut gabung KIM Plus.
Kondisi itu mulai terlihat di beberapa wilayah Pilkada. Sebut saja, Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten hingga Sumatera Utara.
