Peta Pilkada 2024: PDIP Berpeluang Cuma Jadi Penonton, Kesulitan Cari Koalisi
Manuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
Koalisi Indonesia Maju mulai gencar mendekati partai di luar barisan. Manuver ini untuk menyusun kekuatan besar jelang Pilkada 2024. Gerindra secara terang-terangan mengajak PKB masuk gerbong Koalisi Prabowo-Gibran.
Di waktu bersamaan, PKS menyatakan minta diajak merapat. KIM juga membangun komunikasi dengan NasDem demi mematangkan rencana tersebut. Bila rencana itu berjalan mulus, PDIP menjadi satu-satunya partai yang kena getahnya.
Manuver KIM ini membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
PDIP juga dihadapkan pada pilihan sulit dengan terbentuknya KIM Plus. PDIP berpeluang hanya menjadi penonton di Pilkada atau mempertimbangkan ikut gabung KIM Plus.
Kondisi itu mulai terlihat di beberapa wilayah Pilkada. Sebut saja, Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten hingga Sumatera Utara.
Berikut peta politik Pilkada yang membuat PDIP Berpeluang hanya menjadi penonton:
1. DKI Jakarta
KIM Plus dikabarkan sudah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk Pilgub Jakarta 2024. KIM Plus terdiri dari koalisi pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan tambahan beberapa partai lain. Di antaranya, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan PSI.
Tiga partai disebut-sebut segera merapat yakni PKB, PKS dan NasDem. Ketiga partai ini sebelumnya sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon Gubernur Jakarta. Dua partai yang belum menentukan sikap hanya PDIP dan PPP.
Bila PKB, PKS dan NasDem gabung ke KIM, maka Anies dipastikan gagal maju Pilkada. Sementara, PDIP bersikap bakal tetap mengupayakan kader sendiri untuk melawan Ridwan Kamil di Jakarta.
PDIP sedang fokus memenuhi syarat kecukupan suara untuk dapat mengusung bakal calon kepala daerah dengan menjajaki koalisi dengan partai politik lain. Melihat kursi di DPRD DKI Jakarta, PDIP sendiri tidak bisa mengusung sendiri kader karena hanya memiliki 15 kursi dari total syarat 22 kursi.
Sedangkan, gabungan kursi KIM Plus di Jakarta dengan asumsi partai pendukung Anies merapat berjumlah 89 kursi. Perolehan kursi partai politik di Jakarta yakni PKB 10, Golkar 10, NasDem 11, PKS 18, Perindo 1, PDIP 15, Gerindra 14, PAN 10, Demokrat 8, PSI 8 dan PPP 1.
2. Sumatera Utara
Koalisi gemuk 7 partai yang terdiri dari anggota KIM sepakat mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Ketujuh partai itu adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, NasDem dan PKS.
Gabungan koalisi gemuk KIM di DPRD sangat cukup memberikan tiket Bobby di Pilkada Sumut. Jika ditotal, 7 partai mengantongi 72 kursi di DPRD Sumut. Rinciannya, Gerindra 13, Golkar 22, Demokrat 5, PAN 6, NasDem 12, PKB 4 dan PKS 10 kursi.
Besarnya dukungan untuk Bobby ini memaksa PDIP berjuang keras memenangkan jagoan mereka Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut. Koalisi PDIP dan Hanura mengantongi 26 kursi DPRD Sumut.
Jumlah tersebut cukup untuk memberikan tiket kepada Edy Rahmayadi maju sebagai bakal Cagub Sumut. PDIP telah mengantongi 21 kursi dan Hanura 5 kursi di DPRD Sumut dalam hasil Pemilu 2024.
Syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
UU Pilkada mengatur parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD untuk bisa mengusung kandidat di Pilkada.
3. Jawa Barat
Koalisi Indonesia Maju dikabarkan sepakat mengusung bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra, Dedi Mulyadi. Selain itu, Gerindra menyebut Cawagub Dedi Mulyadi bakal menjadi jatah Golkar.
KIM Plus pengusung Dedi Mulyadi terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan Demokrat. Mereka bahkan menyebut akan menggandeng partai di luar koalisi dan menyebutnya dengan nama Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.
Sementara, NasDem berpeluang bergabung dengan Partai Golkar mendukung Dedi Mulyadi. Kabar itu disampaikan langsung oleh bakal Cagub Jabar NasDem Ilham Habibie.
"Golkar dan Nasdem itu saudara," ujar Ilham Habibie di Garut kepada wartawan.
Dua partai lain, PKB, PPP dan PKS sama-sama belum menyatakan sikap soal Pilkada Jabar. Namun, PKB telah menyiapkan Acep Adang Ruhiat sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Jabar 2024.
Sedangkan, PDIP menyiapkan dua kadernya untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Keduanya adalah Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan anggota Komisi VI DPR Rieke Dyah Pitaloka.
"Dari Jawa Barat tentu kita tahu ada kader kader unggulan dari PDI Perjuangan, namanya mas Ono Surono yang juga ketua DPD, ada juga Mbak Rieke Dyah Pitaloka," kata Juru Bicara PDIP Chico kepada wartawan.
PDIP harus berkoalisi bisa ingin mengusung kadernya di Pilkada Jabar. Sebab suara PDIP di DPRD Jawa Barat sebanyak 17 kursi tidak cukup untuk bisa mengusung calon sendiri.
Syarat parpol atau gabungan parpol hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon kepala daerah bila mengantongi minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD.
Sementara itu, Dedi Mulyadi telah mendapatkan 55 kursi DPRD Jabar dari lima partai politik. Rinciannya, Gerindra 20 kursi, Golkar 19, Demokrat 8, PAN 7 dan PSI 1 kursi.
Partai-partai yang belum memiliki koalisi di antaranya, PDIP 17, PKS 19, NasDem 8 dan PPP 6.
4. Banten
KIM Plus mengusung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pasangan ini memborong 10 parpol di Pilkada Banten 2024.
Deklarasi 10 partai tersebut digelar di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang, pada Minggu, (4/8). 10 Parpol tersebut yakni, Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda dan Prima.
Dengan koalisi gemuk itu, saat ini hanya dua partai tersisa yakni PDIP dan Golkar. PDIP dan Golkar memutuskan berkoalisi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Ade Sumardi merupakan Ketua DPD PDIP Banten.
"InsyaAllah orang keduanya dari PDI Perjuangan. Mbak Airin dari Golkar. Yes (Ade Sumardi)" ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Diketahui, kursi KIM di DPRD Banten sangat cukup memberikan tiket Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten. Jika ditotal, 8 partai yang memiliki suara di DPRD banten telah mengumpulkan 59 kursi. Rinciannya, Gerindra 13, Golkar 22, Demokrat 5, PAN 6, NasDem 12, PKB 4 dan PKS 10 kursi.
PKB 7 kursi, Gerindra 16 kursi, NasDem 4 kursi, PKS 11 kursi, PPP 5 kursi, PAN 6 kursi, PSI 1 kursi, Demokrat 9 kursi. Sementara, koalisi PDIP dan Golkar mengumpulkan 24 kursi. Rinciannya, PDIP 13 kursi dan Golkar 11 kursi.
5. Jawa Timur
Peta Pilkada di Jawa Timur juga kian terang. Duet Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak telah didukung oleh 7 partai politik yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PSI dan PKS.
Koalisi ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur di Jawa Timur, yakni mesti punya minimal 24 kursi DPRD baik parpol sendiri maupun berkoalisi.
Di DPRD Jatim, Gerindra memiliki 21 kursi, Golkar 15, Demokrat 11, PAN 5, PKS 5, PPP 4, dan PSI 1. Bila ditotal, koalisi ini sudah mengantongi 62 kursi.
Khofifah-Emil juga telah mendapat dukungan dari satu parpol non parlemen di DPRD Jatim yakni Perindo. Sedangkan, PDIP, PKB dan NasDem dikabarkan bakal duduk bersama untuk melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim.
Nama yang mencuat di PDIP untuk Jatim adalah Tri Rismaharini. Sedangkan, PKB mendorong KH Marzuki Mustamar. PDIP dan PKB memang belum resmi bersama di Pilkada Jatim. Namun, komunikasi intens untuk mengusung Marzuki Mustamar dan Risma mulai dilakukan kedua partai tersebut.
Bila 3 partai ini bergabung sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur. Sebab di Jateng PKB memperoleh 27 kursi, PDIP 21, dan NasDem 10 kursi. Sehingga, totalnya adalah 58 kursi.
6. Jawa Tengah
Pilkada Jawa Tengah juga menjadi perbincangan hangat. Calon yang mencuat ke publik ialah mantan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi. Belakangan, nama Ketum PSI Kaesang Pangarep juga digadang menjadi cawagub Luthfi.
Luthfi sendiri cenderung didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PSI.
Jika dijumlah, Koalisi ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur di Jawa Tengah, yakni mesti punya minimal 24 kursi DPRD baik parpol sendiri maupun berkoalisi.
Di Provinsi Jateng, Gerindra memiliki 17 kursi, Golkar 17, Demokrat 7, PAN 4, dan PSI 2. Bila ditotal, Koalisi ini mengantongi 47 kursi dan sudah melampaui syarat mengusung calon gubernur.
Selain Luthfi, nama mencuat lainnya adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Andika menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan PDIP di Pilgub.
Di Jateng, PDIP adalah parpol yang memperoleh 33 kursi. Ia bisa mengusung calon gubernur tanpa berkoalisi dengan parpol lain.
Perkembangan saat ini, PDIP tengah berkomunikasi intens dengan PKB untuk Pilgub Jateng. Muncul sinyal Andika Perkasa akan dipasangkan dengan Ketua PKB Jateng Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf. Di DPRD Provinsi Jateng, PKB memiliki 20 kursi.
Sedangkan, parpol yang masih menerka-nerka ialah PKS yang mempunyai 11 kursi di Jateng, PPP 6 dan NasDem 3 kursi.
- Disebabkan Karena Faktor Genetik atau Lingkungan, Ketahui Penyebab Terjadinya Buta Warna pada Seseorang
- Ivan Gunawan Bongkar Hubungan dengan Ayu Ting Ting, Pernah Diajak Nikah dan Kesal Ogah Syuting Bareng Lagi
- Kronologi Satu Keluarga di Bogor Dianiaya 4 Orang Jelang Subuh, Satu Tewas Bersimbah Darah di Dalam Mobil
- Pestapora Pertamina Fastron 2024 Bakal Hadirkan Pengalaman Tiga Hari yang Tak Terlupakan
- Diduga Disadap Israel dan Dipasangi Peledak, Ahli Ungkap Bagaimana Pager Meledak Secara Bersamaan di Lebanon
- Muhammad Genantan Saputra
- Raynaldo Ghiffari Lubabah
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
