Memaknai Pesan Jokowi Jaga Pilpres 2024 dari Politik Identitas

Merdeka.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para politisi mengutamakan ide dan gagasan di Pilpres 2024 sangat tepat. Sebab, penggunaan politik identitas hanya akan melahirkan perpecahan antar anak bangsa.

"Iya pernyataan presiden itu positif dan bagus sekali. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan dan saya melihatnya penting," kata Ujang, kepada wartawan, Sabtu (14/1).

Dia menilai, Presiden Jokowi terlihat di beberapa kesempatan sering mengingatkan publik, khususnya para politisi dan elite politik agar tidak menggunakan politik identitas di Pemilu atau Pilpres 2024, demi menjaga keutuhan sesama anak bangsa.

"Ini diutarakan beberapa kali. Justru sebagai kepala negara, kepala pemerintahan harus mengingatkan kepada masyarakat apalagi menjelang Pilpres, harus sering mengingatkan publik untuk menjaga kondusifitas, menjaga kesatuan dan kesatuan, harus menjaga negara ini agar tidak terpecah," ucapnya.

Ujang menilai, perpecahan karena beda pilihan politik sudah terjadi pada Pilpres 2019 kemarin. Kemudian, kata dia, Presiden Jokowi melihat bibit-bibit itu masih ada. Sehingga, Jokowi selalu mengingatkan bahayanya politik identitas tersebut.

"Jangan sampai sesama anak bangsa gontok-gontokan persoalan beda pilihan, perusakan, persoalan menggoreng-goreng politik identitas itu. Jadi Presiden mengeluarkan pernyataan itu agar masyarakat tidak tergoyah dan terpecah," ujarnya.

Ujang pun menjelaskan, peluang terjadinya politisasi agama di Pilpres 2024 masih terbuka lebar, karena sensifitas masyarakat terhadap agama sangat tinggi.

"Kelihatannya permainan isu di 2019 dan 2024 kelihatannya akan mengarah ke sana, akan dimainkan isu itu. Isu yang paling besar dan sensitif itu soal politisasi agama, orang bisa berani mati karena agama, berani berjuang untuk agama dari situlah akan muncul pertarungan yang sengit dan seru," jelasnya.

"Menarik isu politik identitas ke wilayah Pilpres sehingga saling serang, saling menafikan, saling menghajar, dan itu ujung-ujungnya masyarakat akan terpecah dan terbelah lebih tajam lagi dari politik 2019 lalu," tambahnya.

Untuk itu, Ujang menyarankan agar para elite politik, para politisi untuk sadar diri dan tidak menggunakan politik identitas atau gontok-gontokan demi terjaganya kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat.

"Indikasi-indikasi itu mungkin ada, bisa saja terjadi tapi tetap kita dewasa ketika kita sadar diri sebagai anak bangsa tidak perlu gontok-gantokan untuk saling dukung satu sama lain, meski beda pilihan," ungkapnya.

Sejauh ini, kata Ujang, para kandidat calon Presiden atau kandidat calon wakil Presiden belum menonjolkan ide dan gagasan mereka dalam melakukan sosialisasi. Menurutnya, yang terlihat masih sebatas pencitraan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

"Iya saat ini masih sekedar pencitraan ya, sosialisasi. Jadi masih pada pencitraan saja, karena belum masuk pada kampanye, mungkin belum kelihatan subtansi program-program mereka," ujar Ujang.

"Ya mungkin hari ini masih sebatas polesan-polesan, pencitraan untuk membangun satu topik dan menaikan elektabilitas, sifatnya masih ke panggung informal, belum juga fokus pada hal-hal subtansif," tutupnya.

Diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan Pemilu 2024 agar tidak lagi menggunakan politik identitas. Menurut dia, hal itu bukanlah cara yang baik dan juga era yang tepat untuk meraih kemenangan dengan cara demikian.

"Saya selalu titip jangan gunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide," kata Jokowi.