Patuhi Instruksi Jokowi, Projo DIY Cabut Laporan Butet

Relawan Pro Jokowi (Projo) DIY resmi mencabut laporannya terkait dugaan penghinaan yang dilakukan oleh budayawan Butet Kartaredjasa.

Projo DIY mencabut laporannya di Polda DIY pada Selasa (6/2).

Ketua Projo DIY Aris Widihartanto mengatakan dirinya telah datang ke Polda DIY untuk mencabut laporan pengaduan tertanggal 30 Januari 2024 berdasarkan bukti laporan polisi No : LB/B/114/I/2024/SPKT/POLDA DIY atas kasus dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP.

Aris menerangkan ada beberapa alasan PROJO DIY mencabut laporannya terhadap Butet. Salah satunya adalah karena permintaan dari Presiden Jokowi yang disampaikan ke Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu

"Kami memutuskan untuk mencabut laporan tersebut berdasarkan 2 pertimbangan yaitu pertama atas permintaan Pak Jokowi yang disampaikan kepada ketua umum PROJO, mas Budi Arie Setiadi, agar tidak terjadi kegaduhan politik," kata Aris dalam keterangan tertulisnya.

Aris membeberkan alasan kedua adalah karena PROJO DIY memandang perilaku politik Butet usai dilaporkan ke polisi sudah lebih baik.

Butet dinilai Aris sudah tak lagi mengeluarkan umpatan dan hinaan ke Jokowi saat hadir di kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.

"Alasan kedua adalah membaiknya perilaku politik mas Butet Kertarajasa pasca pelaporan kami ke POLDA. Terbukti dari penampilan mas Butet pada acara kampanye akbar di stadion GBK beberapa hari yang lalu lebih santun dan bijak, tanpa mengeluarkan kata umpatan dan hinaan kepada Presiden Jokowi" tutur Aris.

"Itu berarti mas Butet sudah menyadari kesalahan dan kekhilafan nya, kemudian tidak mengulangi kesalahan tersebut," imbuh Aris.

Aris membeberkan pasca pencabutan laporan ini, PROJO DIY tetap menyerukan kepada seluruh pendukung paslon pada pilpres 2024 ini untuk tetap menjaga situasi agar tetap aman dan damai.

"Sampaikanlah program dan visi-misi paslon dengan cara yang kreatif, menarik, dan menyenangkan. Jangan sampai kampanye politik dikotori dengan kata umpatan, hinaan, cacian, dan fitnah yang ditujukan kepada paslon lain, apalagi ditujukan kepada Presiden, TNI, dan POLRI," urai Aris.

Aris menambahkan pihaknya mengingatkan jika masyarakat Indonesia hidup di negara yang menganut Demokrasi Pancasila, dimana kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Meski demikian Aris mewanti-wanti tetap ada batasan-batasannya, baik batasan norma agama, norma adat istiadat, dan norma hukum.

"Semua paslon dalam Pilpres 2024 adalah putra terbaik bangsa. Biarkanlah masyarakat memilih yang terbaik dari yang terbaik, sesuai hati nurani mereka," terang Aris.