PBB Gelar Muktamar Pilih Ketum Baru, Yusril: Saya Generasi Tua, Saatnya Surut ke Belakang
Partai Bulan Bintang menggelar muktamar VI di Denpasar Bali, Senin (13/1).
Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar muktamar VI di Denpasar Bali, Senin (13/1). Agenda utama muktamar adalah pemilihan ketua umum (Ketum) baru untuk periode lima tahun mendatang.
"Agenda pemilihan ketua umum (yang baru) walaupun memang tidak tercapai sebuah kompromi, satu kesepakatan, aklamasi, iya mau tidak mau diadakan pemungutan suara diantara calon-calon yang ada," kata pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB, Senin (13/1) malam.
"Dan saya berharap dilakukan pemilihan secara demokratis jujur dan fair. Kita akan memilih pemimpin penerus bagi Partai Bulan Bintang untuk lima tahun yang akan datang. Kalau saya sendiri sudah termasuk generasi tua di partai dan sudah saatnya surut kebelakang dan memberikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk meneruskan kepempimpinan partai bulan bintang ini," imbuhnya.
Selain itu, terkait kriteria ketua PBB yang baru, dia menyerahkan sepenuhnya kepada peserta di Muktamar PBB dan steering committee yang nantinya merumuskan syarat-syarat untuk maju sebagai calon Ketum.
"Dan saya berharap ini adalah pemilihan yang demokratis dan terbuka, dan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam pencalonan pemilihan ketua umum nanti," bebernya.
Dia juga mengungkapkan harapannya, terkait perkembangan-perkembangan politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan presidential threshold dan polemik parliementary threshold yang sudah lebih dulu disahkan.
"Maka ke depannya itu memberikan peluang yang lebih besar kepada Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah-tengah masyarakat, dan diharapkan akan kembali meraih suara dan kemudian dapat menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu harapan saya," ujarnya.
Yusril juga menilai, bahwa memang selama ini presidential threshold dan parliementary threshold dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat di Indonesia.
"Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Seperti misalnya dalam Pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliementary threshold kalau digabung jumlahnya besar sekali. Dan karena itu, sebenarnya suara rakyat jangan sampai ada yang terbuang," ujarnya.
Menurutnya, bahwa lebih baik jumlah fraksi di DPR itu dibatasi. Dan nantinya jika ada partai yang kurang suaranya bisa bergabung dengan partai lain.
"Tapi menurut pendapat saya pribadi, menurut saya dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10 persen dia bisa membentuk suatu fraksi gabungan," ujarnya.
"Jadi walaupun satu partai itu hanya punya satu orang wakil iya tetap dilantik dan bisa duduk bergabung di dalam fraksi yang ada, jadi kira-kira seperti itu. Dan itu sudah pernah dicoba dalam pemilu-pemilu yang lalu dan hampir tidak ada masalah sebenarnya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang membuka Muktamar VI PBB mengatakan bahwa dirinya hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.
"Saya datang kemari yang pertama memenuhi undangan dari panitia muktamar ke enam Partai Bulan Bintang dan sekaligus mewakili Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Budi Gunawan.
