PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
Djarot mengatakan pasal-pasal yang ditentang adalah yang berpotensi akan melemahkan MK.
Djarot mengatakan pasal-pasal yang ditentang adalah yang berpotensi akan melemahkan MK.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat ungkapkan saat ini partainya tengah menjalin komunikasi dengan partai dari fraksi-fraksi lain terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK). Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Djarot mengatakan pasal-pasal yang ditentang adalah yang berpotensi akan melemahkan MK.
“Menolak pasal pasal melemahkan MK, menolak pasal pasal yang berpotensi menghambat atau merintangi hakim-hakim MK yang obyektif, kritis dan berani yang nanti akan mengurangi atau menurunkan derajat kemandirian MK,” ujar Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/5).
Djarot menyebut penolakan ini juga merupakan upaya untuk menjaga konstitusi, karena MK adalah lembaga yang sangat penting sehingga perlu untuk betul-betul dijaga.
Sebelumnya RUU MK menjadi sorotan lantaran Komisi III DPR RI diduga secara diam-diam menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat satu untuk segera dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU.
Rapat digelar di akhir masa reses anggota dewan, Senin (13/5). Padahal, masa sidang baru dibuka pada Selasa (14/5).
Mahfud sempat menolak RUU MK karena dinilai demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Sebab, isi dalam revisi tersebut bisa merugikan hakim yang menjabat. Mahfud menyinggung Putusan MK Nomor 81/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi.
Menurut Mahfud, pembahasan terhadap RUU MK itu dilakukan secara tiba-tiba menjelang kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Itu saya tolak ketika saya ditunjuk untuk menghadapi, mewakili pemerintah, saya bilang coret, dead lock, tidka ada perubahan UU menjelang begini," ujar Mahfud.
Reporter magang: Antik Widaya Gita Asmara
Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaDraf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.
Baca SelengkapnyaPDIP masih menunggu internal Golkar apakah RK akan diusung di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaIstri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya curhat di media sosial soal kecurangan
Baca SelengkapnyaJawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.
Baca SelengkapnyaMKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.
Baca SelengkapnyaSaksi dari KPU Pengembang Aplikasi Sirekap dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana Asnar
Baca SelengkapnyaKSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.
Baca Selengkapnya