Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot mengatakan pasal-pasal yang ditentang adalah yang berpotensi akan melemahkan MK.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat ungkapkan saat ini partainya tengah menjalin komunikasi dengan partai dari fraksi-fraksi lain terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK). Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.


Djarot mengatakan pasal-pasal yang ditentang adalah yang berpotensi akan melemahkan MK.

“Menolak pasal pasal melemahkan MK, menolak pasal pasal yang berpotensi menghambat atau merintangi hakim-hakim MK yang obyektif, kritis dan berani yang nanti akan mengurangi atau menurunkan derajat kemandirian MK,” ujar Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/5).


Djarot menyebut penolakan ini juga merupakan upaya untuk menjaga konstitusi, karena MK adalah lembaga yang sangat penting sehingga perlu untuk betul-betul dijaga.

“MK kan sangat-sangat strategis, penting, dan penjaga konstitusi independen kredibel harus mandiri karena dia penjaga konstitusi,” tuturnya.

Sementara upaya komunikasi dengan fraksi partai lain dilakukan karena PDIP tidak bisa maju sendiri dalam menolak adanya RUU MK tersebut.

“karena kita gak bisa sendiri agar pasal-pasal, tanda kutip pasal selundupan bisa dicegah. Tetap harus dibangun komunikasi,” ugkapnya.

“karena kita gak bisa sendiri agar pasal-pasal, tanda kutip pasal selundupan bisa dicegah. Tetap harus dibangun komunikasi,” ugkapnya.

Sebelumnya RUU MK menjadi sorotan lantaran Komisi III DPR RI diduga secara diam-diam menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat satu untuk segera dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU.


Rapat digelar di akhir masa reses anggota dewan, Senin (13/5). Padahal, masa sidang baru dibuka pada Selasa (14/5).

Mahfud sempat menolak RUU MK karena dinilai demi kepentingan pihak-pihak tertentu.


Sebab, isi dalam revisi tersebut bisa merugikan hakim yang menjabat. Mahfud menyinggung Putusan MK Nomor 81/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi.

Menurut Mahfud, pembahasan terhadap RUU MK itu dilakukan secara tiba-tiba menjelang kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Itu saya tolak ketika saya ditunjuk untuk menghadapi, mewakili pemerintah, saya bilang coret, dead lock, tidka ada perubahan UU menjelang begini," ujar Mahfud.

Reporter magang: Antik Widaya Gita Asmara

Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP Komunikasi dengan Ridwan Kamil soal Pilgub Jabar 2024
PDIP Komunikasi dengan Ridwan Kamil soal Pilgub Jabar 2024

PDIP masih menunggu internal Golkar apakah RK akan diusung di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Curhat Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya Soal Perolehan Suara di TPS 'Dicuri'
Curhat Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya Soal Perolehan Suara di TPS 'Dicuri'

Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya curhat di media sosial soal kecurangan

Baca Selengkapnya
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan

Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Selengkapnya
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR

MKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.

Baca Selengkapnya
Singgung Heboh Dugaan Salah Rekap Suara PSI & PPP, Hakim MK Cecar Saksi KPU Beda Sirekap Pileg & Pilpres
Singgung Heboh Dugaan Salah Rekap Suara PSI & PPP, Hakim MK Cecar Saksi KPU Beda Sirekap Pileg & Pilpres

Saksi dari KPU Pengembang Aplikasi Sirekap dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana Asnar

Baca Selengkapnya
Serikat Pekerja Tolak Tapera: Tidak Bermanfaat
Serikat Pekerja Tolak Tapera: Tidak Bermanfaat

KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.

Baca Selengkapnya