Prestasi Mentereng Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Menurut Megawati, Mahfud MD merupakan sosok yang memiliki pengalaman yang lengkap, pernah di lembaga legislatif, eksektutif, dan yudikatif.
Salah satunya pengungkapan megakorupsi.
Prestasi Mentereng Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Menko Polhukam Mahfud MD resmi jadi bakal cawapres dari Ganjar Pranowo. Hal itu diumumkan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10).
Mahfud berterima kasih atas kepercayaan semua pihak, terutama PDIP dan partai koalisi untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dia mengungkapkan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk bisa menjadi cawapres Ganjar.
"Saya masuk ke situ menjadi cawapres disetujui oleh partai koalisi, tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Kan dulu ramai isunya 'Wah ndak bisa, ndak punya uang nggak bisa jadi cawapres, harus nyetor ke pimpinan partai'. Ini sepeserpun sungguh tidak,"
kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Rabu (18/10).
Ikuti berita Ganjar Mahfud di ganjarmahfud03.id
Menurut Megawati, Mahfud MD merupakan sosok yang memiliki pengalaman yang lengkap, pernah di lembaga legislatif, eksektutif, dan yudikatif.
"Pak Mahfud dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik," kata Megawati.
Menyandang predikat 'Pendekar Hukum', Mahfud MD diketahui sudah beberapa kali menorehkan prestasi, antara lain:
merdeka.com
1. Kasus Asabri
Kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi militer pelat merah itu terungkap setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
Mahfud mengatakan nilai korupsi dalam skandal Asabri tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Asuransi Jiwasraya.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud.
Mahfud MD mengungkapkan ada persamaan modus operandi dalam dugaan korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
2. Satelit Kemenhan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memutuskan untuk mengarahkan kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar diproses secara hukum.
“Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar (kasus ini) diproses secara hukum,” ujar Mahfud MD dalam postingan akun Instagram resminya, dikutip dari Jakarta, Minggu (16/1/2022).
“Saya jadi tahu karena pada awal pandemi COVID-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan,” ucap Mahfud.
Mahfud kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali. Akan tetapi, melalui berbagai rapat tersebut, Mahfud mengatakan bahwa ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya.
Akhirnya, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
“Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan,” ujar dia.
Oleh karena itu, Mahfud memutuskan untuk segera berhenti sekadar melakukan rapat dan mengarahkan agar kasus tersebut diproses secara hukum.
Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar masalah itu segera dibawa ke ranah peradilan pidana.
"Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo, dan Panglima TNI Andika tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” ucap dia.
Bahkan, Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun. Semua harus tunduk kepada hukum, ucap Mahfud.
“Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” kata Mahfud.
3. Penghargaan atas konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan
Mahfud MD mendapat penghargaan "Udayana Award" dari Universitas Udayana, Bali, karena dinilai mampu menegakkan hukum yang berkeadilan secara konsisten di tengah-tengah masyarakat.
"Pertimbangannya, Prof. Mahfud selama ini secara konsisten menegakkan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat," kata Rekor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara saat sambutan dalam acara penyerahan Anugerah Udayana kepada Mahfud di Kampus Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (30/9/2022).
Nyoman berharap penghargaan ini dapat menambah semangat Menko Polhukam Mahfud MD dalam memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, politik, dan keamanan.
"Harapan kami kepada bapak Menko, penghargaan ini bisa bermakna bagi bapak untuk lebih semangat lagi memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, keamanan dan politik di negara kita yang memang masyarakatnya perlu dididik bagaimana berpolitik yang cerdas," kata Nyoman dalam siaran persnya.
"Anugerah ini suatu kehormatan yang luar biasa. Sejujurnya, setiap ada anugerah seperti ini kepada saya, saya merasa terlalu tersanjung. Yang saya lakukan sebenarnya biasa saja, di tengah kehidupan masyarakat yang tidak biasa," papar Mahfud.
Apa yang menjadi tanggung jawabnya, kata dia, akan dilakukan semaksimal mungkin.
"Saya biasa-biasa saja, menjalankan tugas dengan benar, menegakkan hukum, dan tidak korup, itu biasa," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
