Reaksi partai pendukung Jokowi lihat kemesraan Prabowo-SBY

Merdeka.com - Dalam pertemuan di Cikeas, Kamis (27/7) malam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto bersepakat untuk bersatu mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Demokrat dan Gerindra meyakini, kekuasaan harus terus dikoreksi dengan kemajuan bangsa dan negara ke depan.

Sebelum rapat tertutup, Prabowo dan SBY makan nasi goreng bareng. Momen langka itu diabadikan oleh para elite Demokrat dan Gerindra. Tak lupa pula puluhan awak media yang menjadi saksi kemesraan keduanya.

Usai pertemuan tertutup, Prabowo bahkan mengkritik keras kehendak partai penguasa yang inginkan presidential threshold sebesar 20 persen. Menurut dia, keputusan itu merupakan sebuah lelucon politik.

"Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Dalam pengesahan Undang-undang Pemilu itu, Partai Gerindra memilih walkout. Prabowo mengaku, itu merupakan perintahnya langsung kepada kader partainya di DPR. Alasannya, dia tak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," tegasnya.

Kemesraan yang ditunjukkan Prabowo dan SBY ini mendapat beragam reaksi dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang sinis, ada juga yang mendukung bahwa pertemuan itu membuat sejuk kondisi politik di Tanah Air.

Hanura

Ketua DPP Hanura, Benny Ramdhani mengatakan segala macam kritikan yang diucapkan oleh Prabowo ataupun SBY menyangkut pemerintahan Jokowi tidak perlu ditanggapi.

"Ya tuduhan Pak SBY juga tidak perlu ditanggapi ya. Komentar-komentar Pak SBY setelah tidak menjadi presiden yang kadangkala agak miring, sinisme kepada pemerintahan Jokowi itu kan bukan pernyataan yang satu kali disampaikan dalam pertemuan dengan Pak Prabowo. Itu pernyataan-pernyataan yang sering diungkapkan," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Menurutnya saat ini, partai pendukung pemerintah tengah fokus melaksanakan tujuan nasional, serta menjalani pemerintahan Jokowi-JK dengan baik.

"Kita fokus bagaimana menjawab cita-cita masyarakat dan tujuan nasional yang dikonstruksi dalam pembukaan UUD 45 dan pemerintahan Jokowi-Jk beserta partai pendukung terlebih khusus Hanura serius. Ini sebuah utang sejarah, utang tanggungjawab yang harus dibayar oleh siapapun yang nanti diberikan mandat politik pemerintahan," pungkasnya.

PDIP

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyambut baik adanya gerakan moral tersebut. "Kami menyambut gembira setiap upaya untuk membangun politik bernuansa gotong royong dan persaudaraan," kata Hendrawan, saat dihubungi merdeka.com, di Jakarta, Jumat (28/7).

Terkait dengan kemungkinan adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Demokrat SBY, Hendrawan belum bisa berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan hanya ingin menegaskan kualitas demokrasi Indonesia.

"Saya tidak tahu. Sekjen lebih tahu. Yang jelas, kita semua memiliki komitmen untuk memajukan kualitas demokrasi dan membangun keadaban politik," ujarnya.

PAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, pertemuan SBY dan Prabowo tersebut sebagai sesuatu yang positif untuk mempererat tali silaturahim. Karena segala perbedaan sikap akan tercairkan lewat pertemuan, selain akan membuat suasana dingin di masyarakat.

PAN sendiri mengaku akan mendukung pemerintahan menjalankan program-programnya. "Kita dukung pemerintah, agar sukses menjalankan program-programnya, sehingga rakyat senang kalau berhasil. 2019 masih jauh, rakyat yang kami utamakan," katanya.

PPP

Anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, sebenarnya ucapan dari Prabowo yang lucu. Karena dari pemilu Presiden sebelumnya, mantan Jenderal TNI itu sudah merasakan Presidential Threshold 20-25 persen.

"Justru pernyataan tersebut lelucon. Angka 20% itu sudah dipake pada 2009 dan 2014 dimana Pak Prabowo juga sebagai kontestan. Lalu kenapa hari ini disebut sebagai lelucon?," kata Achmad Baidowi, saat di hubungi, di Jakarta, Jumat (28/7).

Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan, bahwa adanya ambang batas sebesar itu sebab tidak sembarang orang bisa menjadi seorang orang nomer satu di Indonesia. Tambahnya hingga saat ini Presidential Treshold 20-25 juga masih tetap berlaku sampai ada putusan inkrah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menjadi calon Presiden itu tidak sembarang orang, kalau terlalu banyak justru seperti lelucon karena rame nanti dianggap mirip pasar," ujarnya.

"Terkait putusan MK tak ada klausul yang membatalkan ketentuan Presiden Treshold. Juga tidak ada larangan hasil pemilu 2014 dipake sebagai acuan Presiden Treshold, karena masih transisi," pungkasnya.