VIDEO: Amarah Mega DPR Ngebut Golkan RUU Pilkada "Ubah Konstitusi Pakai Cara Tidak Wajar!"

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yakni, dalam agenda 'Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Tahap 2 dari PDI Perjuangan.'

Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet di ujung masa jabatannya.

Mahkamah Konstitusi putuskan mengubah aturan Undang-Undang Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR

Ma'ruf seusai acara lantas blak-blakan atas sejumlah kabar

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada

Anggota Komisi Benny K Harman sempat meminta agar Yasonna tidak berimajinasi terlalu berlebihan.

Mahfud mengatakan, apapun isi rapat tersebut, tetap anggota DPR yang memutuskan.

Komisi X DPR mengadakan rapat bersama Mendikbud Nadiem Makarim membahas kenaikan UKT yang saat ini dianggap tidak manusiawi pada Selasa (21/05)