Polisi Ringkus Pemilik Gudang BBM Ilegal di Jambi
Pria bernama Arige Pandu itu ditangkap di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu (20/8).
Pria bernama Arige Pandu itu ditangkap di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu (20/8).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini diwujudkannya dengan menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tangerang.
Para pelaku penyelewengan BBM bersubsidi punya banyak cara untuk mencari untung dengan cara culas. Salah satunya dengan memodifikasi atau mengubah tangki kendaraan agar dapat menampung BBM dalam jumlah besar.
Indonesia termasuk negara pulih lebih cepat bangkit lebih kuat yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Bahkan, Indonesia termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mengingatkan, tidak ada negara di dunia memberikan subsidi energi sebesar Indonesia. Beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun.
Gubernur Riau Syamsuar meminta agar pemilik mobil mewah tidak ikut antre untuk mengisi BBM bersubsidi. Sebab, kondisi solar subsidi di Riau saat ini mengalami kelangkaan.
Pemerintah telah menambah subsidi dan kompensasi untuk listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Rp 502 triliun, untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebabkan naiknya harga energi di pasar global.
Kurnia sendiri belum bisa mengungkapkan, berapa target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2023 di tengah potensi menurunnya harga-harga komoditas. Termasuk besaran biaya subsidi BBM yang akan disiapkan mengikuti tren penurunan harga komoditas.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Sementara, dalam menahan harga kenaikan BBM dari nilai keekonomiannya ini telah membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta PT Pertamina (Persero) membatasi volume konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Ini perlu dilakukan karena subsidi BBM sudah membengkak hingga Rp502 triliun.
Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Katarina Setiawan menilai, efektif upaya pemerintah untuk meredam laju inflasi melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Per Juli 2022, tingkat inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Saat ini, ketersediaan BBM subsidi murah lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut. Lanjutnya, dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta, pemilik mobil mewah seperti Toyota Alphard untuk tidak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Larangan ini untuk mewujudkan program subsidi energi tepat sasaran.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryadi Sasmita meminta, pemerintah tidak mencabut kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi menghemat anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik sebesar 104,8 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN 2022 yakni Rp 18,5 triliun.
Jumlah Pendaftar BBM Subsidi Pertamina Terus Meningkat. PT Pertamina (Persero) mencatat konsumen yang mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi terus meningkat hingga mencapai lebih 220 ribu kendaraan dan 80 persen kendaraan yang didaftarkan mengonsumsi BBM jenis Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebut aturan mengenai pembatasan ini diusahakan keluar pada Agustus 2022.
Rofyanto menekankan, pemerintah secara bertahap memang menanggung kewajiban untuk mengembalikan harga-harga komoditas tersebut ke harga keekonomiannya.