Sahroni mengatakan, penyelesaian non-yudisial dalam Keppres tersebut adalah pelengkap karena melengkapi proses hukum yang sudah ada.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara.

32 Undang-Undang diselesaikan pada masa sidang 2021-2022. Yaitu sejak 16 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2022, DPR merampungkan pembahasan 32 undang-undang.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berupaya agar penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J bisa diselesaikan secepat mungkin, dan segera dibawa ke pengadilan.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini lebih lanjut menegaskan bahwa dirinya mendukung proses hukum Irjen FS dan deretan tersangka lainnya hingga proses persidangan. Hal tersebut, tandas Sahroni, sebagai momentum baik dan dukungan masyarakat untuk jajaran Polri.

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

Hal itu diungkapkan usai memimpin pertemuan dengan pertemuan dengan Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan lainnya.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan Orasi Kebangsaan pada acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Wilayah IKA PMII Maluku bertemakan 'Meneguhkan Bangsa dan Memperkokoh Kebhinekaan Sinergi Membangun Maluku' di Kota Ambon.

Puan meminta para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan perlindungan, promosi, dan dukungan untuk menyusui. Hal ini karena ASI telah terbukti sebagai langkah strategis yang mampu menyelamatkan nyawa serta menjadi fondasi bagi masyarakat sehat, cerdas, dan produktif.

Kebijakan pembatasan kunjungan dan tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di NTT berujung protes dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) Labuan Bajo hingga terjadi kisruh dalam aksi demonstrasi. Komisi X DPR RI berharap semua stakeholder dapat duduk bersama untuk mencari solusi dari persoalan ini.

Banyak warga yang keberatan terhadap pemblokiran sejumlah PSE itu, khususnya dari kalangan pekerja kreatif maupun freelancer yang menggunakan Paypay sebagai sistem pembayaran hasil kerja mereka. Meutya memahami adanya gejolak protes dari masyarakat mengingat aturan soal PSE ini masih baru dan butuh penyesuaian.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengaku optimis Indonesia bisa memiliki industri kantong darah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini masih dipenuhi dari impor luar negeri.

Didik mengatakan, kasus TPPO saat ini masih sangat mengkhawatirkan dan pada umumnya korban adalah perempuan dan anak-anak, dengan modus-modusnya semakin beragam.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, PDB AS pada kuartal II 2022 negatif 0,9 persen, setelah pada kuartal I juga negatif 1,6 persen. Menurutnya, kondisi tersebut membuat AS dipastikan mengalami resesi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) agar bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kasus meninggalnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Saleh menuturkan, Ashabul Kahfi adalah salah seorang politisi senior PAN. Sebelum menjadi anggota DPR RI, dia sudah 3 periode menjadi pimpinan DPRD di Sulawesi Selatan. Bahkan, saat ini dia tercatat sudah 4 periode menjabat sebagai ketua DPW di Sulsel.

DPR baru saja mengesahkan 3 undang-undang terkait pemekaran provinsi Papua, yakni UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat akan dihelat pada pukul 09.30 WIB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.