Begini tanggapan bos XL soal tarif promo bakal diatur
Merdeka.com - Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana akan mengatur tarif mengenai promo. Tarif promo inilah yang ditengarai cenderung memicu polemik. Rencana itu pun disambut baik oleh XL Axiata.
Menurut Presiden Direktur/CEO XL Axiata, Dian Siswarini, langkah yang dilakukan oleh pemerintah mengatur tarif promosi tak lain agar industrinya lebih sehat.
“Itu kan baru ya. Kita juga belum tahu bagaimana aturannya. Kalau dilihat dari idenya sih bagus. Iya dong, ingin industri lebih sehat dan berkompetisi secara lebih baik. Dari ide memang baik,” ujar Dian kepada awak media belum lama ini di Jakarta.
-
Kenapa XL Axiata meningkatkan kualitas internet? Dalam 2 tahun terakhir pula, terjadi peningkatan trafik data sebesar 11% di seluruh Kepri,“ kata dia.
-
Apa layanan yang XL Axiata luncurkan di Sulawesi? PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus memperluas jaringan Fix Mobile Convergence (FMC) di Sulawesi.
-
Bagaimana XL Axiata memperluas jaringan di Sulawesi? Ada yang dengan memperluas jaringan sendiri, ada pula yang dijangkau melalui satelit, “ ujar Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir.
-
Siapa yang menyatakan kesiapan Telkomsel untuk mendukung aturan baru? VP Corporate Communication & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan pihaknya secara infrastruktur sudah siap dan menunggu aturan yang ada dari pemerintah.
-
Apa layanan yang disediakan oleh XL Axiata di Kepri? Saat ini, warga di sekitar 40 pulau terpencil di provinsi kepulauan itu telah dapat menikmati layanan internet XL Axiata untuk berbagai keperluan produktif.
-
Apa yang XL Axiata tawarkan di Sulawesi? Desa-desa pelosok di Sulawesi kini bahagia karena XL Axiata menawarkan internet di wilayahnya.
Meski dari sisi ide baik, Dian belum tahu nantinya bila hal itu dieksekusi. Pertama, soal tarif promo sendiri yang dimaksud pemerintah dan yang kedua bagaimana dengan penerapannya. Hal-hal itulah yang regulator juga perlu pikirkan.
“Nah, hanya, kita mesti lihat bagaimana pelaksanaanya. Karena kalau ternyata pelaksanaannya terlalu bikin ribet dan gak praktis, nanti akhirnya misalnya kita harus lapor setiap akan bikin produk baru. Itu menurut saya gak praktis,” ujar Dian.
“Apalagi soal tarif promo. Promo ini kan beda-beda. Ada promo jangka pendek, promo jangka panjang, kecil dan besar. Jadi macem-macem soal promo ini. Gak ada ideal tarif promo sebagai pembatas,” terangnya.
Sebelumnya, komisioner BRTI I Ketut Prihadi Kresna mengutarakan rencana mengkaji aturan tarif promo yang dilakukan operator selular. Pihaknya berencana akan menitikberatkan berapa lama dalam satu tahun operator selular boleh melakukan promo.
Menurutnya, perlu mengatur perihal ini lantaran tiada aturan yang mengatur batas waktu promo yang dilakukan oleh operator sepanjang setahun. Sehingga, boleh jadi operator bermain harga sepanjang waktu itu dengan dalih promo produk.
"Permen yang sekarang memang menyebutkan ketentuan promo, tarif bisa di bawah biaya. Kemudian operator wajib memberitahukan regulator kapan memberlakukannya promo, tapi batas waktunya tidak diatur," ujar Ketut.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diperkirakan pelanggan akan banyak berkirim konten video atau foto, serta akses streaming baik video, musik, serta gim.
Baca SelengkapnyaDaftar lengkap tarif tol Trans Jawa 2024 untuk mudik lebaran.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan tarif promosi LRT tersebut sedang didiskusikan oleh Direktorat Jenderal Perkerataapian Kemenhub dan pihak LRT.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.
Baca SelengkapnyaAgus memandang kebijakan itu akan sulit diterapkan karena akan menimbulkan kekacauan di kalangan pengguna layanan.
Baca SelengkapnyaUni Eropa berencana menetapkan tarif final terhadap mobil listrik buatan China dengan tarif maksimum mencapai 36 persen
Baca SelengkapnyaMomen Lebaran selalu menghadirkan tantangan operator telekomunikasi dan data karena trafik selalu melonjak cukup signifikan.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaPelaksananan program tersebut jadi kewenangan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Baca Selengkapnya