Akan Kelola Dana BUMN Sekitar Rp14.615 Triliun, Benarkah Danantara Tak Bisa Diaudit oleh KPK dan BPK?

Danantara akan mengelola dana BUMN raksasa, tapi dikabarkan tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK. Apa implikasinya bagi transparansi?

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang lebih dikenal dengan nama Danantara, telah resmi dibentuk sebagai super holding BUMN. Lembaga ini bertugas untuk mengelola dana besar yang diperoleh dari laba BUMN dengan fokus pada investasi jangka panjang. Diperkirakan, nilai aset yang akan dikelola mencapai lebih dari USD 900 miliar, yang setara dengan Rp14.615 triliun. Dengan adanya Danantara, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Namun, muncul kontroversi ketika terungkap bahwa Danantara tidak dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam aturan terbaru yang terdapat dalam revisi UU BUMN, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Danantara hanya dapat dilakukan oleh akuntan publik. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi yang ada.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa sistem pengawasan yang diterapkan pada Danantara berpotensi mengurangi kontrol terhadap keuangan negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mengingatkan bahwa tanpa adanya audit langsung dari BPK dan KPK, risiko penyalahgunaan dana negara dapat meningkat. Lantas, mengapa Danantara diberikan kekhususan seperti ini? Bagaimana implikasinya bagi pengelolaan keuangan negara? Dirangkum Merdeka.com dari berbagai sumber pada Senin (24/2/2025), berikut fakta selengkapnya.

Apa Itu Danantara dan Mengapa Dibentuk?

Danantara adalah lembaga investasi yang didirikan dengan tujuan untuk mengelola keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat diinvestasikan ke dalam berbagai sektor yang dianggap strategis. Menurut Presiden Prabowo Subianto, konsep ini terinspirasi dari model sovereign wealth fund seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia.

Prabowo menjelaskan lebih lanjut bahwa selama ini, mayoritas laba yang dihasilkan oleh BUMN disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kehadiran Danantara, dana tersebut akan dialokasikan kembali untuk investasi, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari, memiliki rencana untuk menginvestasikan sumber daya alam serta aset negara dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan memiliki dampak tinggi di berbagai sektor.

Pembentukan Danantara juga disebut-sebut sebagai realisasi gagasan lama Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang mengusulkan lembaga pengelola laba BUMN sejak era 1980-an. Namun, konsep ini baru bisa diwujudkan sekarang melalui revisi UU BUMN.

Mengapa Danantara Tidak Bisa Diaudit oleh BPK dan KPK?

Dalam revisi terbaru Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dinyatakan bahwa Danantara tidak berada di bawah pengawasan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses pemeriksaan keuangan tahunan hanya dilaksanakan oleh akuntan publik.

Selain itu, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya diperbolehkan melakukan audit jika ada permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dalam situasi tertentu yang memerlukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Danantara sangat terbatas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan peringatan bahwa mekanisme pengawasan seperti ini dapat membuka celah penyalahgunaan dana. Dengan adanya kebijakan ini, potensi terjadinya korupsi di Badan Usaha Milik Negara yang tergabung dalam Danantara berisiko meningkat.

Potensi Risiko

Salah satu isu yang paling dikhawatirkan adalah ketidakmampuan BPK dan KPK dalam melakukan audit terhadap Danantara, yang dapat menyebabkan pengawasan dana BUMN menjadi lemah. Data dari ICW menunjukkan bahwa sejak 2016 hingga 2021, sudah terdapat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp40 triliun.

Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari lembaga negara, potensi terjadinya penyimpangan terhadap dana tersebut semakin tinggi.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat semakin meningkat seiring dengan munculnya ajakan untuk menarik dana dari bank BUMN. Di platform media sosial, banyak warganet yang membahas berbagai risiko yang mungkin muncul akibat penerapan sistem audit Danantara.

Bagaimana Mekanisme Pengawasan Internal?

Meskipun tidak diaudit oleh BPK dan KPK, Danantara tetap memiliki mekanisme audit internal. Salah satu cara yang disarankan pengamat adalah memperkuat peran komisaris dan komite audit. 

Langkah pertama adalah menunjuk komisaris yang profesional, kompeten, dan tidak memiliki relasi politik.

Selain itu, Danantara juga akan diawasi oleh mantan presiden dan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Prabowo menegaskan bahwa ini adalah bentuk pengawasan independen untuk memastikan pengelolaan yang transparan.

Namun, langkah ini juga menuai kritik dari ICW. Mereka menilai bahwa pengawasan yang melibatkan mantan presiden berpotensi mengganggu profesionalisme tata kelola perusahaan negara.

Apa yang Harus Dilakukan agar Danantara Tetap Transparan?

Pengamat ekonomi menilai bahwa kunci keberhasilan Danantara terletak pada transparansi dan akuntabilitasnya. Publikasi laporan keuangan secara terbuka adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan.

Investor asing juga akan lebih percaya berinvestasi jika Danantara memiliki sistem pengelolaan yang profesional. Transparansi yang tinggi akan menarik investasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan dana negara yang efisien.

Sebagai langkah awal, publik mengharapkan adanya regulasi tambahan yang memastikan mekanisme pengawasan berjalan optimal. 

People Also Ask

1. Apakah Danantara merupakan lembaga pemerintah?

Tidak. Danantara adalah badan investasi yang berdiri di bawah revisi UU BUMN, dengan model serupa sovereign wealth fund.

2. Mengapa BPK dan KPK tidak bisa mengaudit Danantara?

Pasalnya dalam UU BUMN yang baru, Danantara hanya diaudit oleh akuntan publik. Audit oleh BPK hanya bisa dilakukan jika diminta oleh DPR.

3. Apa saja risiko yang muncul jika Danantara tidak diawasi BPK dan KPK?

Risiko utama adalah kurangnya transparansi dan meningkatnya peluang penyimpangan keuangan di dalam tubuh BUMN.

4. Bagaimana cara memastikan Danantara tetap transparan?

Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal, memastikan laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka, dan meningkatkan profesionalisme dalam manajemen investasi.