Deretan Fakta Penghapusan Pertalite yang Ternyata Sudah Direncanakan Pemerintah Sejak Lama
Warga mengaku di beberapa SPBU Pertamina sudah tak menjual Pertalite dan kini diganti dengan Pertamax Green 95.
Warga mengaku di beberapa SPBU Pertamina sudah tak menjual Pertalite dan kini diganti dengan Pertamax Green 95.
Deretan Fakta Penghapusan Pertalite yang Ternyata Sudah Direncanakan Pemerintah Sejak Lama
Deretan Fakta Penghapusan Pertalite yang Ternyata Sudah Direncanakan Pemerintah Sejak Lama
Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kembali mencuat. Sebagian warganet di media sosial X turut mempertanyakan hal tersebut.
Mereka mengaku di beberapa SPBU Pertamina sudah tak menjual Pertalite dan kini diganti dengan Pertamax Green 95.
Lantas kapan pertama kali pemerintah berencana menghapus Pertalite?
Berdasarkan dari catatan merdeka.com pada tahun 2021, Pemerintah sempat memberi sinyal akan menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite secara bertahap.
Untuk tahap awal, pemerintah akan mendorong penggunaan bensin RON 90 atau Pertalite sebagai BBM ramah lingkungan. I
ni dilakukan karena Indonesia baru memasuki masa transisi energi.
Hal itu dinilai sejalan dengan ketetapan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.
Dalam beleid tersebut mewajibkan kendaraan produksi Oktober 2018 ke atas mengkonsumsi BBM dengan spesifikasi minimal RON 91.
Rencana ini pun membuat publik geger, bahkan sejumlah pengamat energi turut merespon sinyal penghapusan kedua jenis BBM itu. Para pakar ini meminta agar Pertamax 92 dijadikan sebagai BBM subsidi apabila keduanya dihapus secara perlahan di Indonesia.
Berkaca dari negara tetangga seperti Malaysia, pemerintahnya memberikan subsidi kepada penggunaan BBM dengan RON tinggi.
Selang satu tahun dari pemberitahuan pemerintah terkait penghapusan kedua jenis itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menuntut komitmen pemerintah untuk menekan emisi gas buang.
Salah satunya dengan meninggalkan penggunaan BBM dengan RON 90 seperti Pertalite dan Pertamax (RON 92) sebagai jenis BBM dengan nilai oktan rendah.
Itu bisa dilakukan secara bertahap mulai 2023 mendatang.
Sugeng menilai regulasi itu mengharuskan penerapan bahan bakar standar emisi Euro 4, atau jenis BBM dengan nilai oktan tinggi sekelas Pertamax Turbo (RON 98).
"Kalau menurut pribadi saya, kalau perlu kalau sudah siap secara keuangan dan juga seluruh komponennya, diputuskan tahun depan saja (penghapusan Pertalite dan Pertamax). Pertengahan tahun depan, mulai dikonsolidasikan dari sisi pengadaannya maupun harga,"
kata Sugeng pada Rabu, 14 September 2022.
Sugeng meyakini kilang-kilang yang ada di Tanah Air juga sudah siap dengan transformasi tersebut. Ambil contoh, Kilang Balikpapan yang tengah dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360 ribu barel per hari.
Keyakinannya pun diperkuat oleh upaya pemerintah dan PT Pertamina (Persero) yang secara resmi bakal mulai menghapus BBM jenis Premium (RON 88) dari peredaran per 1 Januari 2023.
Lalu di tahun yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan penghapusan Pertalite dan Pertamax untuk menggantinya dengan BBM ramah lingkungan bakal dilakukan secara perlahan.
Pemerintah memang telah menyusun peta jalan untuk menjemput penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Sehingga penyediaan BBM ke depan akan lebih diatur sesuai jenisnya.
"Memang kita sudah punya roadmap tentang itu. Cuma pelaksanannya berangsur, jangan sampai kaget. Tapi kan semua masyarakat ingin udara kita bersih, kita dapat udara yang sehat setiap hari. Ingat, kita pakai bahan bakar yang ramah lingkungan itu juga akan mengawetkan mesin karbonnya, tidak banyak tidak kotor,"
ujar Arifin, Jumat, 16 September 2022.
merdeka.com
Kemudian pada 1 Januari 2023, pemerintah pun secara resmi menghapus BBM jenis Premium dari peredaran.
Tak lama dari pencabutan peredaran BBM RON 88 itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati juga sempat mengatakan BBM jenis Pertalire akan dihapus dan digantikan oleh Pertamax Green 92.
Jenis BBM campuran antara Pertalite dengan etanol 7 persen (E7) pada tahun 2024.
Perseroan menilai Pertalite dengan nilai oktan 90 ini sejalan dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menetapkan RON 91 sebagai produk BBM terendah yang bisa dijual di Indonesia.
"Ini sesuai dengan program Langit Biru tahap dua, dimana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 jadi RON 92. Karena aturan KLHK, octane number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91," terang Nicke di depan Komisi VII DPR RI, Rabu, 30 Agustus 2023.
Mereka menyebut Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite.
Sehingga harganya akan diatur oleh pemerintah, di luar fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Wacana ini pun terus membuat resah masyarakat Indonesia. Pasalnya belakangan ini, pantauan merdeka.com, di beberapa SPBU Pertamina sudah tidak lagi menjual BBM RON 90.
Sebaliknya kini digantikan dengan Pertamax Green 95.
Kendati begitu, Corporate Secretary, PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan isu tersebut tidak benar.
"Berkaitan dengan adanya pemberitaan mengenai penggantian/penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 95, hal ini tidak benar," kata Irto kepada merdeka.com, Selasa, 30 April 2024.
Irto menyebutkan dari 8.000 lebih SPBU di seluruh Indonesia, SPBU yang menjual Pertamax Green 95 baru tersedia di 65 SPBU di bulan April.
Tak hanya, keberadaannya masih terbatas di Jabodetabek dan Jawa Timur. Sehingga, kata Irto, masyarakat tidak perlu khawatir.
Irto menjelaskan pengembangan outlet Pertamax Green 95 merupakan program Pertamina Patra Niaga untuk mendukung program dekarbonisasi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) melalui penyediaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Irto melanjutkan Pertamax Green 95 merupakan produk unggulan terbaru Pertamina untuk menjawab tantangan Bahan Bakar Kualitas Tinggi yang lebih ramah lingkungan dan wujud komitmen mendukung upaya NZE.