Ini Cara Agar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Prioritaskan Buatan Anak Bangsa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kecewa masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan impor produk asing. Padahal banyak juga produk sejenis yang dihasilkan para pelaku usaha dalam negeri.

Kekecewaan tersebut memuncak saat dia mengetahui adanya instansi pemerintah yang mengimpor seragam kerja dari luar negeri ditengah banyaknya industri garmen di dalam negeri.

Ekonom INDEF, Eko Listyanto menyarankan Presiden Jokowi harus membuat kebijakan yang tegas terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut. Kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan pengawasan ketat dalam pelaksanaanya. Sehingga APBN tidak bocor keluar negeri dan bisa menggerakkan perekonomian nasional lebih optimal.

"Harus ada penegasan, kalau tidak bisa dilaksanakan, harus ada implikasinya," kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (26/3).

Eko memahami kekecewaan Jokowi karena instruksi kementerian/lembaga membeli produk UMKM merupakan upaya menahan daya beli di sektor UMKM saat terjadi pandemi. Belanja APBN yang diarahkan ke produk lokal tersebut ditujukan agar perputaran ekonomi di dalam negeri tetap terjaga.

Roda perputaran tersebut juga diharapkan semakin mendorong proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Sehingga percepatan ekonomi bisa tercapai setelah ambruk diterpa pandemi Covid-19.

Beri Kelonggaran Aturan Harga Pengadaan Produk Lokal

Selain mengeluarkan kebijakan dan pengawasannya, Eko juga menyarankan agar pemerintah memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga yang sudah menyerap produk lokal untuk kebutuhannya. Namun membandingkannya harus sesuai dengan level lembaga tersebut.

Pemerintah juga harus memberikan keleluasaan bagi kementerian/lembaga saat pengadaan barang dan jasa lewat sistem lelang. Bagi kementerian/lembaga yang membeli produk lokal dengan harga sedikit lebih mahal dari produk impor mendapatkan pemakluman.

"Entah bagaimana caranya kalau dibeli yang harganya lebih mahal tapi pro produk lokal ini harus ada pemakluman," kata dia.

Sebab kata Eko, dari kacamata ekonomi hal ini sah saja dilakukan. Namun beda hal dari pandangan hukum yang justru mempertanyakan hal-hal mendetail tersebut.

"Nah ini jangan sampai dirjen-dirjen ini dianggap korupsi atau punya kongkalikong, jadi kena juga nanti," kata dia.

Hal ini menjadi penting sebagai wujud pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM. Tetapi disisi lain tidak menjadi buah simalakama bagi kementerian/lembaga.

"Jangan sampai ada birokratnya juga terjebak dan ini harus memahamkan antar pengadaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran," kata dia mengakhiri.