Jelang akhir tahun 2017, serapan anggaran PUPR capai 90,74 persen

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat penyerapan anggaran hingga 29 Desember 2017 mencapai 90,74 persen atau senilai Rp 96,39 triliun dari total anggaran tahun 2017 sebesar Rp 106,2 triliun, sementara progres fisik mencapai 92,14 persen.

Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2016, di mana penyerapan keuangan sebesar 85,09 persen dan progres fisik 89,87 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan capaian tersebut masih dapat meningkat lagi hingga akhir 2017, ditargetkan hingga akhir tahun serapan anggaran bisa mencapai 93 persen.

"Masih ada penyerapan lagi karena ada tagihan-tagihan yang belum masuk. Dari prognosis kami akan berkisar 93 persen. Saya rasa ini sudah tinggi," ungkap Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (31/12).

Tercatat, serapan anggaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, yakni sebesar 92,81 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 94,22 persen dan Ditjen Bina Konstruksi 93,95 persen.

Sementara serapan anggaran Ditjen Sumber Daya Air (SDA) masih berada di angka 88,11 persen, Ditjen Cipta Karya sebesar 89,01 persen, serta Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 84,91 persen.

Serapan anggaran Ditjen SDA masih di bawah progres Kementerian, salah satunya disebabkan terkendalanya lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air terutama bendungan.

"Walaupun sudah dianggarkan dalam APBN bila tanahnya tidak tersedia maka proyek tidak bisa berjalan," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja.

Hingga 29 Desember 2017, progres lelang dini telah dilakukan sebanyak 2.019 paket senilai Rp 12,24 triliun terdiri dari Sekretariat Jenderal sebanyak 12 paket senilai Rp 59 miliar, Ditjen SDA sebanyak 888 paket senilai Rp 3,08 triliun.

Sementara Ditjen Bina Marga sebanyak 860 paket senilai Rp 8,28 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 235 paket senilai Rp 779,6 miliar, Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak Rp 8 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebanyak 10 paket senilai Rp 19,3 miliar dan Balitbang sebanyak 9 paket senilai Rp 9,9 miliar.

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Ditjen SDA sebesar Rp 33,26 triliun yang di antaranya digunakan untuk penyelesaian 30 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional.

Kementerian PUPR juga menargetkan tambahan 9 bendungan baru tahun 2017. Dari 9 bendungan, sebanyak 6 bendungan telah terkontrak yakni Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Lau Simeme (Sumatera Utara), Bendungan Semantok, Bendungan Temef (Nusa Tenggara Timur), serta Bendungan Marga Tiga (Lampung).

Tiga bendungan lainnya saat ini dalam proses lelang dan akan dilakukan penandatanganan kontrak pada tahun 2018. Yakni Bendungan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), Bendungan Sidan (Bali), dan Bendungan Bener (Jawa Tengah).

Sementara untuk alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 107,3 triliun. Guna mempercepat serapan anggaran tahun 2018, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini sejak bulan Oktober 2017.