Follow
Jokowi bakal ganti pegawai BPN jika tak capai target sertifikasi tanah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah di seluruh Tanah Air. Untuk itu, dia memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja dengan cepat dan tepat. Bahkan, dirinya tak segan untuk mengganti jajarannya yang bekerja lambat hingga tak mencapai target.
Ketegasan ini memberikan hasil yang cukup baik. Terbukti dari banyaknya laporan yang diterimanya terkait kinerja jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Banyak yang bilang ke saya, sekarang di kantor BPN banyak yang Enggak tidur ngurus supaya ini jadi, karena ada target," ujar dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (8/4).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kapan sertifikasi tanah jadi lebih cepat? Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil berkomitmen untuk terus berinovasi guna mencapai target yang ditetapkan pemerintah pada 2025 mendatang.
"Kami terus kembangkan sistem. Mudah-mudahan pendaftaran seluruh tanah bisa dicapai paling lambat 2025, paling cepat 2023 bisa kita selesaikan," ungkap dia.
Dalam laporannya, sebanyak 3.063 sertifikat hak atas tanah diberikan kepada rakyat yang terdiri dari sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat. Yakni, 300 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, 162 sertifikat untuk masyarakat Kota Sukabumi, 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, 1.001 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat, dan 600 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
"Saya ingin yang pertama d Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Raja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca Selengkapnya
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya