Kebijakan Prabowo Ini Butuh Rp45 Triliun

Untuk memperoleh anggaran sebanyak itu harus dibarengi dengan peningkatan ekspor sawit.

Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia akan menerapkan kewajiban pencampuran biodiesel berbasis minyak kelapa sawit wajib sebesar 50 persen pada awal tahun depan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai untuk mengimplementasikan biodisel 50 (B50) secara massal diperlukan anggaran yang besar.

Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono, mengatakan untuk mengimplementasikan B50 berdasarkan perhitungannya dibutuhkan anggaran sebanyak Rp45 triliun. Sementara untuk memperoleh anggaran sebanyak itu harus dibarengi dengan peningkatan ekspor sawit. Minimal ekspor bisa mencapai 39 juta ton per tahun.

“Pemerintah baru mencanangkan B50, apakah kita bisa? Bisa. Tapi pertanyaannya supaya kita bisa B50 kita butuh duitnya Rp45 triliun, supaya kita punya duit Rp45 triliun kita harus ekpsor 39 juta ton per tahun,” kata Joko dalam Bedah Buku GAPKI, di Jakarta, Rabu (4/9).

Soft launching B50

Sebelumnya, pada Agustus 2024 lalu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan soft launching Biodiesel B50 di Kalimantan Selatan dan mencatatkan sejarah kemandirian energi nasional yang menjadi mimpi besar Indonesia untuk 5-10 tahun kedepan.

Peluncuran tersebut sebagai komitmen Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan kemandirian energi nasional, salah satunya dengan mengakselerasi implementasi pengembangan biodiesel B50.

Pasalnya, Biodiesel dapat diandalkan untuk menjadi alternatif mengganti bahan bakar fosil yang mulai terbatas pasokannya, dan biodiesel berperan strategis karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek khususnya aspek lingkungan.