May Day, Kesejahteraan Buruh Diharapkan Jadi Pilar Pembangunan Ekonomi

Merdeka.com - Memperingati Hari Buruh (May Day), Konfederasi SARBUMUSI meminta agar kesejahteraan buruh harus menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan pemulihan perekonomian nasional, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja di Indonesia.

Memperingati hari buruh Internasional 1 Mei, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi SARBUMUSI (DPP Konfederasi SARBUMUSI) menginginkan

"Pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional," kata Presiden Konfederasi SARBUMUSI, Irham Ali Saifuddin di Jakarta, (1/5).

Menurut Irham, Inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional. "Konfederasi SARBUMUSI menolak segala upaya dan kebijakan apapun yang bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan RUU Kesehatan," kata Irham

Selanjutnya Irham juga menuntut kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan buruh rentan agar terlindungi.

"Penguatan pekerja rentan seperti buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal dan anak buah kapal (ABK) melalui penguatan instrumen kebijakan yang inklusif dan protektif, seperti pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, ratifikasi Konvensi ILO No 189 tentang Pekerja Rumah Tangga, ratifikasi konvensi ILO No 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, serta perluasan jaminan sosial universal bagi buruh rentan," lanjutnya

Selain itu Irham juga meminta Pemerintah untuk segera mempersiapkan peta jalan dan strategi nasional bagi penguatan keterampilan buruh (national workers' skills development roadmap and strategy), terutama untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berubah di masa depan (future of work) dan memperkuat program kebijakan yang adaptif terhadap persoalan-persoalan dunia kerja di masa depan.

"Hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui alokasi APBN untuk agenda pembangunan ketrampilan buruh nasional. Hal ini teramat penting mengingat pertumbuhan angkatan kerja nasional tumbuh hingga 2 kali lipat dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal setiap tahunnya. Agenda ketrampilan nasional akan menghindarkan kaum buruh dari prekariasi dan marjinalisasi yang lebih jauh dari agenda ekonomi nasional," kata Irham.

Irham juga menuntut pemerintah untuk melakukan penguatan perlindungan buruh dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. "Termasuk di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, dan garmen, serta sektor kelapa sawit yang menaungi jutaan buruh, melalui ratifikasi Konvensi ILO No 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja," pungkasnya.