Mendes PDTT: Data SDGs Desa Siap Digunakan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem
![Mendes PDTT: Data SDGs Desa Siap Digunakan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/11/03/1371888/540x270/mendes-pdtt-data-sdgs-desa-siap-digunakan-untuk-atasi-kemiskinan-ekstrem.jpeg)
Merdeka.com - Target penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota diharapkan bisa tuntas tahun 2021. Pasalnya, data SDGs Desa siap digunakan sebagai basis rencana aksi penanggulangan kemiskinan esktrem.
Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dalam Rapat Koordinasi Ekspos dengan, Kemendagri, Gubernur dan Bupati daerah pilot projet Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara daring, Rabu (3/11).
"Rencana aksi penanggulangan kemiskinan esktrim terus dimatangkan. Kami saat ini menyiapkan data SDGs Desa yang menjadi basis rencana aksi. Data ini juga bisa diakes oleh instansi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem seperti Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota," katanya.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Kenapa Kaltim punya target zero persen kemiskinan? Target zero persen tingkat kemiskinan Kaltim, dicanangkan Gubernur bukan tanpa alasan. Putra daerah asal Kutai Timur itu menyebut, Kaltim adalah daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA).
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
Dia menjelaskan data SDGs Desa berisi tentang profil warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Di situ akan diketahui potensi dan kelemahan warga sehingga rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan dengan tepat.
"Data SDGs Desa terkait kemiskinan ekstrem ini merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia di mana warga masuk kategori ekstrem jika berpenghasilan di bawah Parity Purchasing Power (PPP) US$ 1,99/kapita/hari (=Rp 12.000/kapita/hari), yang nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan di masing- masing kabupaten/kota di Indonesia," katanya.
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengungkapkan saat ini, data SDGs Desa yang sudah tersedia dan siap digunakan adalah untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan yang selesai pekan ini adalah Cianjur, Bandung, Kuningan, Karawang, Indramayu, Lamongan, Probolinggo, Sumenep, dan Bangkalan. Selain itu juga akan tuntas data dari Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, Manggarai Timur, dan Kepulauan Tanimbar/Maluku Tenggara Barat.
"Data dari Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Mamberamo Tengah, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan, juga sudah tuntas dan siap digunakan," jelasnya.
Gus Halim memastikan jika warga yang terdata dalam data SDGs Desa tersebut didasarkan pada nama dan alamat lengkap (by name and by address). Dengan demikian bisa dipastikan akan membuat rencana aksi yang dilakukan tepat sasaran.
"Jadi rencana aksi penanggulangan kemiskinan esktrem ini bisa saja berbeda antara satu warga dengan warga lain meskipun dalam satu desa. Kalau memang satu warga membutuhkan bantuan pangan yang nanti rencana aksinya bisa berupa bantuan sembako, sedangkan warga yang butuh pekerjaan bisa rencana aksinya adalah ikut kegiatan padat karya," katanya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan sementara ini data-data tersebut akan dikirim kepada pihak-pihak terkirim hingga ke tingkat desa, nantinya data akan tersedia dalam aplikasi yang akan terus dimutakhirkan oleh desa dan akan dilakukan konsolidasi data lapangan.
"Dengan tahapan langkah ini kami berharap penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua yang menjadi pilot Project terentaskan pada 2021," katanya.
Dalam kesempatan itu Gus Halim juga meminta Bupati agar dapat melakukan pendampingan secara intensif ke kepala desa agar proses perubahan APBDES dapat terlaksana dan dipercepat.
"Mohon untuk Bupati agar melakukan pendampingan yang intensif kepada kepala desa, karena kalau menggunakan dana desa untuk BLT atau top-up itu pasti mengubah APBDES, proses perubahan APBDES ini mohon didampingi agar terjadi percepatan itu," ungkap mantan Ketua DPRD Jombang ini (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Budiman Sudjatmiko Ungkap Berantas Kemiskinan Bisa Lewat Industri Digital](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/13/1734091269909-wr8z5.jpeg)
Budiman memuji kegiatan yang dihadiri pegiat Gerakan Desa Membangun (GDM) dari sejumlah kabupaten di Jateng bagian selatan itu.
Baca Selengkapnya![FOTO: Menko PMK Muhadjir Effendy Paparkan Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan Ekstrem](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/3/1720005966464-iv0eo.jpeg)
Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya![Cak Imin Targetkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Selesai Bulan Ini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/1/29/1738160480297-yu9lkj.jpeg)
Dia mengatakan, pendataan kemiskinan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial.
Baca Selengkapnya![Bupati Trenggalek Pimpin Rakor dengan NGO untuk Turunkan Kemiskinan dengan Sosial Engineering](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/26/1732636159170-oxfkp.jpeg)
Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.
Baca Selengkapnya![Kemenkeu Segera Salurkan Dana Desa Rp71 Triliun, Disebar ke 75.259 Desa](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/2/1714645699443-1px8p.jpeg)
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya![Begini Jurus BKKBN Lawan Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem dari Tingkat Keluarga](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/08/09/122152.303-1723180819923-xiszhjpeg-1.jpeg)
Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).
Baca Selengkapnya![Pemerintah Prabowo Gunakan AI Atasi Stunting di NTT](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2025/1/13/1736755405521-v8ij.jpeg)
Program ini juga melibatkan pelatihan teknologi modern, pendampingan teknis, dan penguatan jaringan pemasaran.
Baca Selengkapnya![Jateng Terima Penghargaan Insentif Fiskal Atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/11/10/1699624739885-k49tv.jpeg)
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya![Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/7/13/1689226160228-9k205k.jpeg)
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya![Rp500 Triliun Dana Desa Sudah Dikucurkan Pemerintah, Kades Diminta Optimalkan Pemanfaatan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/9/16/1694798857383-emewg.jpeg)
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya![Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/08/06/115304.241-1722919592165-ddo9xjpeg-1.jpeg)
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya![Di Markas PBB, Mensos Risma Tegaskan Soal Pentingnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengentasan Kemiskinan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/15/1721010331323-fjnya.jpeg)
Kemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya